Analisis Kasus Penyiaran (OLC)

KASUS PROGRAM SILET-RCTI

“Secara sah dan meyakinkan kasus itu dihentikan,” kata Aminal Umam di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (13/9/2011). Hakim mengungkapkan penanganan kasus yang dilakukan penyidik Mabes Polri telah maksimal dengan mencermati keterangan saksi dan mengaitkannya kepada saksi ahli. Tayangan “SILET” pada 7 November 2010 tentang letusan Gunung Merapi dinyatakan masuk kategori “news” atau berita. “Berdasarkan karakteristik dan anasir bahwa produk news,” kata Aminal. Maka, kata Aminal, penyidik dapat menghentikan penyelidikan karena bukan kewenangan Polri. Aminal juga mengatakan ada bukti lainnya yakni permintaan maaf dari RCTI kepada Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang berisi penjelasan dan kalrifikasi tayangan tersebut. “Sudah maksimal dan penghentian perkara karena tidak cukup bukti,” imbuhnya.

Menanggapi keputusan tersebut, pengacara KPI, Dwi Ria Latifa akan melakukan upaya banding. “Ini bukan masalah adu ilmu, tapi pembelajaran agar tayang dapat dipertanggungjawabkan,” kata Dwi.

Gugatan berawal ketika KPI melaporkan PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI) atas penayangan program tayangan SILET yang mengulas tentang aktivitas Gunung Merapi di Yogyakarta saat kondisinya masih dalam status level IV (Awas). Laporan tersebut tertuang dalam no LP/820/XI/2010/Bareskrim.

Atas pengaduan masyarakat, KPI lalu membuat laporan ke Mabes Polri dengan UU No 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana jo UU no 73 tahun 1958 tentang siaran SILET pada tanggal 7 November 2010 pukul 11.00 WIB, yang telah menimbulkan keonaran dan terjadi kegemparan di kalangan rakyat Yogyakarta sebagaimana yang disampaikan oleh masyarakat dalam bentuk pengaduan KPI yang diduga dilakukan PT RCTI. Namun seiring perkembanganya, KPI menerima surat pemberitahuan dari Mabes Polri pada tanggl 28 Maret 2011 no B/53/III/2011/Tipiter, kasus itu dihentikan tanpa cukup bukti.

PANDUAN:

BERIKAN KOMENTAR (ANALISIS) ANDA DALAM KASUS INI-MINIMAL 3 PENDAPAT PRIBADI 

Kasus ini bermula pada 7 November 2010, saat RCTI menayangkan program infotainment Silet tentang aktivitas gunung Merapi di Yogyakarta. Usai siaran tersebut, KPI menerima banyak aduan masyarakat yang menilai siaran tersebut mengandung unsur berlebihan, bohong dan tidak pasti. KPI juga menilai tayangan tersebut telah membuat keonaran, kegemparan di kalangan masyarakat.

Oleh KPI, tayangan Silet tanggal itu telah melanggar UU Penyiaran Pasal 36 ayat 5, dimana berbunyi, “Isi siaran dilarang: a. bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong. Ini adalah pasal pidana dan pelanggaran dari pasal ini diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah untuk penyiaran radio dan dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) untuk penyiaran televisi. Ini diatur dalam pasal 57 UU Penyiaran nol. 32/2002.

tim Silet ingin membangun sebuah teori mengenai kemungkinan akan terjadinya letusan Gunung Merapi yang lebih besar dengan sejumlah argumen, mulai dari Ramalan Joyoboyo, pendapat “ahli vulkanologi dunia”, maupun pendapat ahli dari Lapan yang mengatakan kebanyakan gempa bumi dan tsunami terjadi pada saat bulan baru atau bulan purnama. Tim Silet mengasumsikan bahwa tanggal 8 November adalah bulan baru atau bulan purnama. Asumsi yang menimbulkan kekacauan ini tidak dapat dipertanggung jawabkan. Informasi bahwa ledakan akan terjadi esok harinya diberikan kepada masyarakat tanpa dikonfirmasikan kepada pihak pihak yang memang ahlinya dalam bidang volkanologi.

Menurut pendapat saya, penayangan acara Silet yang membahas mengenai aktivitas gunung merapi  dengan content yang tidak dapat dipertanggungjawabkan merupakan sebuah kelalaian. Acara tersebut seolah tidak memperdulikan warga Jogyakarta yang akan terpengaruh oleh isi tayangan tentang ramalan malapetakan dan malah menimbulkan kekacauan di DIY. Silet melebih lebihkan isi informasi yang disampaikan kepada masyarakat. Saat terjadi musibah seperti gunung merapi harusnya tanyangan silet lebih menfokuskan pada penyampaian simpati bukanya malah menambah ketakutan warga DIY.

Keputusan KPI untuk menghentikan tayangan Silet ternyata banyak mendapat dukungan dari masyarakat yang khawatir dengan penayangan berisi ramalan malapetaka yang secara teori tidak dapat dipertanggung jawabkan tersebut. Terlebih lagi Silet juga sering menayangkan hal-hal berbau mistis dan banyak pihak yang merasa silet tidak layak tayang. Mengenai kekacauan yang ditimbulkan karena penayangan ramalan malapetaka di DITY karena letusan gunung merapi, pihak Silet secara langsung meminta maaf atas isi tayangannya. Namun masyarakat merasa permintaan maaf saja tidak cukup dan berharap kasus yang dibatalkan oleh mabes polri ini dapat disidangkan karena kekhawatiran masyarakat mengenai efek yang akan ditimbulkan program silet apabila terus ditayangkan.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 19, 2013, in Hukum dan Etika Media, Semester 4 and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: