Sumber Hukum dalam Arti Materil

SUMBER HUKUM DALAM ARTI MATERIL

Adalah suatu hal yang tidak dapat di pungkiri bahwa dalam mempelajari ilmu hukum, sumber hukum merupakan bagian yang penting artinya, baik dilihat dari segi teori maupun dilihat dari segi praktisnya.

Sehubungan dengan masalah sumber hukum, ada banyak sekali arti dari istilah sumber-sumber hukum dan sering kali menjadi sebab terjadinya kekeliruan-kekeliruan kecuali jika kita teliti dengan seksama arti–arti yang khusus yang diberikan terhadap istilah tersebut yang terdapat di dalam suatu teks tertentu.

Istilah sumber hukum mengandung beberapa arti tergantung dari sudut mana seseorang memandangnya. Selain itu istilah sumber hukum dapat diartikan sebagai sumber hukum dalam arti materil dan sumber hukum dalam arti formil, sebagai sumber pengenalan dan sumber asal. Dikatakan sumber hukum dalam arti materil, karena hukum itu timbul ke permukaan dari kekuatan–kekuatan yang hidup secara nyata dalam masyarakat, suatu kekuatan yang menuju kepada sumber asal tadi. Sebagai contoh, undang–undang lahir melalui suatu proses yang panjang yang merupakan jalinan dari berbagai faktor seperti pengalaman, sejarah, kemasyarakatan, nilai–nilai ideal kesusialaan dan kesadaran hukum. Semua faktor ini sangat menentukan untuk terciptanya undang–undang. Undang–undang inilah sebagai suatu perwujudan dan faktor-faktor tadi yang masih bersifat abstrak, merupakan sumber hukum dalam arti formal, yang artinya undang-undang itu tercipta harus melalui prosedur yang dalam hukum positif Indonesia harus dibuat oleh Presiden dengan persetujuan DPR pasal 5 (1) UUD 1945.

Sumber hukum menunjuk pada badan-badan / lembaga yang menyebabkan terjadinya hukum. Di Indonesia Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk hukum tertulis atau lembaga-lembaga negara lainnya, seperti lembaga peradilan. Sedangkan yang diartikan dengan sumber hukum materil adalah faktor-faktor yang turut serta menentukan isi hukum, karena kompleksnya mempelajari sumber hukum ini maka hal ini akan mencapai hasil, apabila sumber hukum itu ditinjau dari berbagai cabang ilmu hukum maupun disiplin lainya seperti sosiologi hukum, filsafat hukum, sejarah, agama, psikologi dan ilmu pemerintahan.

Pembentukan hukum materil menarik perhatian para ahli hukum terutama sejak permulaan abad ke-20 ini. Isi hukum ditentukan oleh faktor-faktor idiel dan faktor kemasyarakatan. Faktor idiel adalah pedoman-pedoman yang tetap tentan keadilan yang harus ditaati oleh pembentuk undang-undang atau lembaga-lembaga pembentuk hukum lainnya dalam menjalankan tugasnya. Faktor idiel mengandung arti sangat penting mengingat bahwa inilah yang merupakan tujuan langsung dari peraturan-peraturan hukum. Tujan langsung ini tunduk kepada tujuan akhir dari hukum yaitu kesejahteraan umum. Namun demikian faktor idiel ini sebagai tujuan langsung dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh keadaan dan kebutuhan-kebutuhan konkrit masyarakat. Sebagai contoh, peraturan tentang perjanjian perubahan bertujan untuk memberi kebebasan kepada para pihak untuk menentukan sendiri syarat-syaratnya yang nereka setujui bersama atau juga untuk melindungi si pekerja terhadap perlakuan sewenang-wenang dari majikan atau melindungi si majikan terhadap penyalahgunaan kekuasaan dari serikat-serikat buruh, sehingga akan terdapat hubungan-hubungan yang seimbang antara majikan dan buruh.

Faktor-faktor kemasyarakatan yang membentuk hukum berasal dari keadaan yang aktual dalam lingkungan masyarakat atau faktor kemasyarakatan adalah hal-hal yang nyata yang hidup dalam masyarakat itu sendiri yang tunduk pada aturan-aturan kehidupan masyarakat yang bersangkutan. Kenyataan-kenyataan itu hanya merupakan bahan bagi pembentuk undang-undang yang dengan bantuan faktor idiel, dijadikan peraturan-peraturan hukum.

Hal-hal yang termasuk dalam faktor-faktor kemasyarakatan yang mempengaruhi pembentukan hukum, yaitu :

  1. Struktur ekonomi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat seperti kekayaan alam, susunan geologi, perkembangan-perkembangan perusahaan-perusahaan.
  1. Kebiasaan yang telah membaku dalam masyarakat yang terus berkembang dan pada tingkat tertentu ditaati sebagai aturan tingkah laku yang tetap. Beberapa orang sarjana bahkan berpendapat bahwa hukum itu seharusnya hanya lahir dari kebiasaan-kebiasaan kemasyarakatan dan pembentuk undang-undang cukup membuat batasan-batasannya dan mematuhinya.
  1. Hukum yang berlaku. Suatu tata hukum tidak sekaligus dijadikan, tapi tumbuh secara evolutif dari serangkaian aturan-aturan yang berulang-ulang kali diubah dan ditambah. Aturan-aturan ini kemudian menjadi dasar dari tertib hukum. Apa yang dinamakan ”hukum dasar”, sebenarnya hanyalah suatu perubahan dari hukum yang telah berlaku, dengan kata lain suatu unsur baru yang diintegritasikan kedalam hukum yang telah lama berlaku tadi.

Jadi apa yang dinamakan hukum baru itu pada hakikatnya tidak pernah sama sekali baru, karena apa yang dikatakan ”baru” itu harus sepenuhnya masuk ke dalam hukum yang telah lama berlaku agar serasi dengan sistem hukum itu dan sepanjang tata hukum yang bersangkutan berjalan seirama dengan proses pertumbuhannya. Tetapi pertumbuhan yang serba teratur itu terputus jika trjadi perebutan kekuasaan penguasa negara yang sah dan penguasa-penguasa yang baru yang menggantikannya, mencabut tata hukum lama tadi dan menggantikannya dengan tata hukum baru yang dianggap lebih dapat memenuhi keinginan-keinginan yang lebih segar dari masyarakat.

Dalam keadaan serupa ini maka terjadilah apa yang dinamakan sebagai pembentukan hukum yang luar biasa. Namun, pembentukan hukum secara luar biasa tadi tidak selamanya menimbulkan perombakan hukum-hukum lama secara tuntas, meskipun nampaknya suatu tata hukum yang baru sama sekali telah diberlakukan. Pada kenyataan selalu akan muncul ke permukaan bangunan-bangunan hukum yang lama.

  1. Tata hukum Negara lain.

Hukum tidak selalu diciptakan oleh suatu negara tertentu secara nasional, tapi seringkali mengambil peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Negara lain.

Sebagai contoh, hak-hak dasa yang tercantum dalam konstitusi Perancis adalah merupakan pengambil alihan dari hak-hak dasar yang tercantum dalam konstitusi Amerika.

KUHPidana Indonesia, KUHPerdata Indonesia dan KUHDagang Indonesia berdasarkan asas konkordansi oleh Pemerintah Belanda dulu diberlakukan di Indonesia dan selanjutnya oleh pemerintah RI dinyatakan sebagai hukum positif.

  1. Keyakinan tentang agama dan kesusilaan.

Tentang kedua hal ini, pembentuk undang-undang harus betul-betul menaruh perhatian semaksimal mungkin, karena hukum yang berlaku akan mengahadapi bahaya kehancuran jika hukum ini hanya mengandung nilai-nilai teoritis saja tapi tidak sesuai dengan keyakinan agama dan tata susila yang dianut ileh masyarakat. Kaidah-kaidah kesusilaan akan sekaligus berlaku sebagai kaidah hukum jika pengaruhnya sangat besar terhadap perikehidupan masyarakat. Bahwa masalah agama khusus untuk pengembangan hukum positif Indonesia tidak hanya sekedar merupakan sumber hukum semata-mata tapi merupakan hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk  ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau pemberian suatu golongan. Atas dasar kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, maka perikehidupan beragama dan perikehidupan berkepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah selaras dengan penghayatan dan pengamalan pancasila.

  1. Kesadaran Hukum

Sesuai dengan asas demokrasi yang merupakan ciri pokok dari Negara-negara hukum moderen, maka yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah keyakinan yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia sebagi anggota masyarakat bahwa manusia harus taat kepada hukum.

Pengaruh kesadaran hukum tersebut sama pentingnya dan sama kekuatannya dengan agama dan kesusilaan terhadap usaha-usaha pembentukan hukum. Hukum tidak bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat. Jika rakyat mentaati juga hukum seperti itu, maka ketaatan itu hanyalah ketaatan semu karena ketaatan mereka semata-mata hanya terdorong oleh rasa takut terhadap sanksi-sanksi yang dikenakan oleh penguasa.

Kesadaran hukum tidak dapat disamakan dengan keyakinan mayorotas dari anggota parlemen. Kesadaran hukum sama dengan bahasa dan tata susila, harus menggambarkan cetusan jiwa rakyat yang secara terpadu menghayatinya dan sama-sama membutuhkannya. Hukum yang tumbuh dari keyakinan rakyat berkembang secara pasti dan tetap seperti kehidupan rakyat itu sendiri.

Seorang pakar hukum VON SAVIGNY menyatakan bahwa perkembangan hukum terjadi semata-mata karena proses evolutif dari kehidupan suatu bangsa, karena sesungguhnya hukum itu memuat dua unsur yang saling mengisi sehingga perkembangannya menjadi mantap, suatu unsur yang khas nasional yang merupakan ciri dari tiap-tiap bangsa dan unsur yang umum yang dimiliki oleh tiap-tiap manusia secara kodrati.

  1. Sumber hukum dalam arti formal

Bagi seorang ahli hukum yng berkecimpung dalam praktek lalu lintas hukum secara langsung, sumber hukum diartikan sebagai kenyataan-kenyataan yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat setiap orang.

Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan sumber hukum dalam arti formal berdasarkan pemikiran kepada segi bentuknya semata-mata tanpa mempersoalkan mengenai asas mula timbulnya isi peraturan hukum itu. Jadi titik beratnya diletakan pada penampilan lahirnya dari hukum positif.

Telah dikatakan bahwa isi hukum itu timbul dari kesadaran hukum masyarakat, tapai hala ini masih terlalu kabur untuk dapat disimpulkan bahwa isi itu adalah hukum.

Agar dapat dipakai oleh masyarakat sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur tingkah laku mereka, kesadaran hukum itu harus dituangkan dalam suatu bentuk tertentu. Misalnya : undang-undang, kebiasaan, traktat, putusan hakim.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: