Hukum Kepidanaan

HUKUM KEPIDANAAN

 

  1. A.    PENGERTIAN

Adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk ilakukan) oleh setiap warga Negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.

Dalam kehidupa manusia, ada perbuatan-perbatan yang tidak boleh dilakukan oleh manusia karena bertentangan dengan :

  1. Hak Asasi Manusia (HAM), yaitu seperangat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan YME dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia;
  2. kepentingan masyarakat umum atau kepentingan sosial, yaitu kepentingan yang ladzim terjadi dalam perspektif pergaulan hidup antar-manusia sebagai insane yang merdeka dan dilindungi oleh norma-norma moaral, agam, sosial (norma etika) serta hukum.
  3. kepentingan pemerintahan dan Negara, yaitu kepentingan yan muncul dan berkembang dalam rangka penyelenggaraan kehidupan pemerintahan serta kehidupan bernegara demi tegak dan berwibawaannya. Negara Indonesia, baik rakyat Indonesia maupun dalam pergaulan dunia.

Dari isi atau matri yang diatur, hukum kepidanaan terdiri dari hukum pidanan umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum  pidana dari sisi subyek atau pelaku hukumnya serta dari jangkauan berlakunya mengatur seluruh manusia yang berada pada wilayah Indonesia, tanpa kecuali. Hukum pidana umum pada prinsipnya diatur dalam KUHP.

Hukum pidana khusus aladah hokum pidana yang berlaku bagi orang-orang yang mempunyai kualifikasi khusus di wilayah Indonesia. Peraturan perundangan yang termasuk hukum pidana khusus adalah :

 

  1. Hukum Pidana Militer yang aturan umumnya ada dalam KUHP Tentara (KUHPT). Dari namanya nisa dipahami bahwa hukum pidana ini berlaku dikalangan militer Indonesia.
  2. Hukum Pidana Ekonomi, adalah hukum

Pidana yang berlaku pada bidang perkonomian Indonesia, yaitu semua kegiatan yang mengakibatkan kerugian atau kelemahan perekonomian Negara. Contoh: korupsi, penyelundupan, perdagangan gelap, kejahatan perbankan, serta kejahatan korupsi.

  1. Hukum {idana Politik adalah hokum pidana yang berkaitan dengan penyelenggaran kehidupan bernegara. Contoh : subversi yaiu gerakan atau kegiatan bawah tanah dengan tujuan untuk memisahkan diri dari pemerintahan yang sah, atau melemahkan kewibawaan pemerintahan dan maker atau usaha penggulingan rezim suatu pemerintahan yang sah.

 

Hukum Pidana

Hukum pidana yang akan diuraikan adalah hokum pidana ateril, yaitu hokum pidana yang dilihat dari isinya bersifat mengatur secara terinci terhadap semua perbuatan yang dilarang bagi setiap orang atau kalangan tertentu. Sumber hukum pidana materil yang paling utama adalah KUHP yang terdiri atas 3 (tiga) buku yaitu :

  1. Buku pertama berisi tentang aturan umum, yang cakupan isinya tentang batas berlakunya hukum pidana di Indonesia, alasan pengahapus pengurangan serta pemberatan pidana, percobaan tindak pidana, penyertaan tindak pidana, alasan pengajuan atau dalam penarikan kembali pengaduan, hapusnya kewenangan penuntutan pidana serta istilah-istilah yang digunakan dalam KUHP.
  2. Buku kedua berisi tentang hal kejahatan.
  3. buku ketiga berisi tentang pelanggaran

 

  1. B.    PRINSIP-PRINSIP DALAM HUKUM PIDANA

Primsip-prinsip hukum pidana yang menjadi pedoman, baik dalam menyusun peraturan perundangan maupun digunakan dalam penegak hkum, yaitu :

 

  1. Prinsip hukum pidana berdasarkan tempat, yang disebut prinsip territorial, yaitu bahwa berlakunya hukum pidana dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu Negara. Dengan demikian berdasarkan prinsip ini, maka hukum pidana Indonesia berlaku bagi Negara Indonesia sesuai dengan batas-batas wilayahnya. Perluasan dari prinsip territorial antara lain :

a. Prinsip universal, bahwa hukum pidana memiliki sifat universal atau berlaku untuk seluruh manusia di dunia ;

  1. Prinsip nasionalitas aktif, bahwa hukum pidana memberikan jaminan kepastian hukum bagi siapa-pun warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana diluar wilayah Indonesia, demi kepentingan negara Indonesia ;
  2. Prinsip nasionalitas pasif, yaitu prinsip perlindungan bagi warga Negara Indonesia yang melakukan perbuatan pidana di Negara lain untuk tetap diberikan bantuan perlindungan dari kesewenang-wenangan perlakuan hukum negara lain ;

 

  1. Prinsip hukum pidana berdasarkan orang, yang disebut prinsip personal, yaitu bahwa hukum pidana berlaku bagi oaring perorangan. Artinya bekerjanya hukum pidana adalah berdasarkan perorangan (bukan sekolompok atau komunitas orang tertentu). Prinsip personal yang terdapat dalam aturan hukum pidana antara lain :

 

  1. Geen Straaf Zonder Schuld atau tidak dipidana orang tanpa kesalahan, artinya bahwa seseorang yang melakukan perbuatan belum tentu dipidana apabila unsure kesalahannya tidak terbukti.
  2. Alasan pembenar, yaitu alasan yang membenarkan seseorang melakukan perbuatan pidana, sehingga tidak dihukum.
  3. Alasan pemaaf, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dihukum karena dimaafkan kesalahannya.
  4. Alasan penghapus hukuman, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana, tidak dihukum, tapi dihapuskan hukuman yang dibebankan kepada pelaku karena alasan-alasan tertentu.
  5. Ne Bis in Idem, yaitu prinsip hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum ntuk kedua-kalinya untuk satu kasus hokum yang dilakukan pelaku.

 

  1. Prinsip hukum pidana berdasarkan waktu, yang disebut prinsip / asas legalitas, yaitu bahwa tidak satu-pun perbuatan dapat dihukum kecuali telah diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini diatur dalam pasal 1 (1) KUHP, pengertian dalam ayat 1 ini dijelaskan dengan prinsip :
  1. Nullum Delictum Noela Poena Lege Praevia, artinya tidak ada hukuman yang dapat dikenakan tanpa didahului adanya peraturan yang memuat sanksi hukuman telebih dahulu ;
  2. Undang-undang tidak berlaku surut, artinya bahwa undang-undang tidak menjangkau peristiwa atau perbuatan yang dilakukan yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang tersebut. Perkecualian dari prinsip ini yang terjadi di Indonesia adalah dengan diterapkannya undang-undang peradilan HAM ;
  3. Lex temporis delicti, artinya undang-undang berlaku terhadap delik yang terjadi pada saat itu. Sejarah tumbuhnya prinsip legalitas tersebut dilatarbelakangi oleh keinginan yang kuat masyarakat Eropa abad ke-17 untuk memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan individu dan kesewanang-wanangan raja. Prinsip ini teruang dalam Dekalarasi Magna Charta tahun 1215.

 

Perkembangan hukum pidana terutama rencana perubahan KUHP sampai saat ini sudah dalam bentuk rancangan undang-undang. Tapi karena beberapa faktor penghambat upaya menjadikannya sebagai undang-undang masih belum terlaksana.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: