Hukum Keperdataan

HUKUM KEPERDATAAN

Hukum keperdataan adalah sistem aturan yang mengatur tentang berbagai hubungan manusia konteks kedudukannya sebagai individu terhadap individu yang lain. Paul Scholten (Bachsan Mustofa, 1992:51) memberikan definisi hukum keperdataan sebagai sistem aturan yang mengatur hak dan kewajiban dari perorangan yang satu terhadap yang lain dalam pergaulan masyarakat dan dalam hubungan keluarga, serta bagaimana cara menegakkan, dan mempertahankannya apabila terjadi sengketa di Pengadilan. Istilah hukum perdataan lainnya adalah Hukum Sipil atau Hukum Privat.

Dilihat dari materi yang diatur, hukum keperdataan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata.

 

Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah hukum atau sistem aturan yang mengatur tentang hak dan kewajiban orang dan badan hukum sebagai perluasan dari konsep subjek hukum yang satu terhadap yang lain baik dalam hubungan keluarga maupun dalam hubungan masyarakat.

Dalam disiplin ilmu hukum sering dipisahkan adanya dua jenis hukum yang berlaku di Indonesia, yakni hukum perdata tertulis (yang berasal dari hukum perdata Eropa) dan hukum perdata tak tertulis (yang berasal dari hukum adat).

Hukum perdata tertulis yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata ‘menginduk’ pada hukum perdata Eropa yang memiliki sifat hukum kontinental (hukum yang berlaku dan berkembang di Eropa daratan) adalah konsekuensi dari masyarakat Indonesia yang pernah terjajah oleh Belanda selama 350 tahun.

Hukum perdata Eropa yang sekarang berlaku di Indonesia, yang terutama adalah Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) hasil konkordansi (kebijakan modifikasi dan adaptasi dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Hindia Belanda serta dalam lingkup yang lebih luas juga berlaku Kitab Undang-undang Hukum Dagang Hindia Belanda.

Hal ini harus dipahami bahwa dalam lingkup hukum perdata kebijakan pluralisme diberlakukan bagi masyarakat kita. Kebijakan ini menyiratkan adanya kebebasan setiap orang untuk memilih aturan hukum perdata yang paling tepat bagi dirinya dalam melakukan hubungan hukum terhadap orang lain. Dengan berlakunya kebijakan pluralisme ini sepintas mencerminkan adanya kebebasan bagi setiap orang untuk mengekspresikan dirinya dalam memilih hukum barat atau hukum adapt bagi dirinya dalam melakukan tindakan atau hubungan hukum. Namun di pihak lain tampak bahwa pluralisme terjadi akibat penjajahan, yang menyiratkan adanya pengistimewaan bagi golongan eropa dan timur asing serta diskriminasi hukum bagi bumiputera sebagai bangsa terjajah.

Hukum perdata tertulis sebagai salah satu pilihan hukum bagi bangsa Indonesia memiliki sejarah berlaku di kalangan masyarakat kita, yang diberlakukan berdasarkan penggolongan  masyarakat yang pada waktu itu dibagi menjadi tiga golongan,   yaitu golongan eropa, yang menyiratkan berbagai keistimewaan ; golongan timur asing serta golongan bumi putera.

Bagi golongan eropa jelas menggunakan hukum perdata yang berasal dari eropa. Tetapi dua golongan terakhir, terutama bagi golongan bumi putera diberikan kesempatan untuk memilih antara hukum eropa atau hukum adat mereka. Jika memilih  hukum eropa, maka dikenal istilah menundukkan diri, baik dengan cara terang-terangan maupun secara diam-diam. Secara terang-terangan berarti orang bumi putera tersebut melakukan tindakan hukum di depan lembaga resmi (pengadilan).

Tetapi jika dilakukan secara diam-diam maka tidak perlu melakukan tindakan tersebut, cukup dengan kesepakatan antar pihak-pihak yang melakukan hubungan hukum.

Untuk memahami hukum perdata tertulis ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu memahami berdasarkan sistematika ilmu pengetahuan dan sistematika berdasarkan konsep KUHPerdata.

Sistematika hukum perdata tertulis berdasarkan konsep ilmu pengetahuan hukum adalah sistematika yang didesain berdasarkan siklus hidup manusia yaitu bahwa pada hakikatnya kehidupan manusia berputar pada siklus lahir, berkembang dan berkeluarga, mencari kesejahteraan serta setelah meninggal dunia, meninggalkan harta warisan kepada generasi berikutnya yang terdiri atas empat bagian, yaitu :

  1. Hukum perorangan , yang berisi tentang kedudukan orang dalam hukum serta hak dan kewajiban serta akibat hukum yang ditimbulkannya ;
  2. Hukum keluarga, yang berisi tentang hubungan suami isteri, orangtua anak serta hak dan kewajibannya masing-masing ;
  3. Hukum harta kekayaan, yang berisi sistem aturan tentang kedudukan benda dalam hukum serta berbagai hak-hak kebendaan yang bisa diperoleh orang ;
  4. Hukum waris, yang berisi tentang sistem aturan kedudukan benda yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia dan cara pembagiannya terhadap yang ditinggalkannya.

Agak berbeda dengan sistematika yang digunakan berdasarkan konsep ilmu hukum di atas adalah sistematika hukum perdata tertulis yang digunakan oleh para penggagas KUHPerdata, yaitu sebagai berikut :

  1. Buku pertama berisi tentang orang, yang isinya berkisar tentang kedudukan hukum perorangan dan hukum keluarga ;
  2. Buku kedua berisi tentang benda, yang berisi tentang hukum harta kekayaan dan hukum waris ;
  3. Buku ketiga berisi tentang perikatan, yang berisi perikatan yang lahir dari undang-undang dan dari persetujuan atau perjanjian ;
  4. Buku keempat yang berisi tentang pembuktian dan kadaluarsa, yang berisikan tentang alat-alat bukti yang bisa digunakan atau dihadirkan jika terjadi persengketaan hukum serta tentang kedudukan benda sebagai akibat kadaluarsa atau lampau waktu.

Hukum perdata yang pada awalnya dalam arti luas termasuk di dalamnya hukum dagang, sesuai dengan pesatnya perkembangan jaman terutama dalam dunia perdagangan yang kini menjadi tulang punggung kemajuan dunia, menyebabkan hukum dagang memisahkan diri dari induk hukum perdata dan menjadi bidang ilmu tersendiri yang bahkan kini lebih dikenal dengan hukum bisnis, yang meliputi hukum dagang, hukum industri, hukum perbankan, hukum transportasi, dan bahkan hukum tentang dunia maya (cyber space), kini merebak diwacanakan, seiring dengan penggunaan internet yang menjadi tren masyarakat dunia.

Walaupun demikian, keberadaan KUHDagang tetap diperhitungkan sebagai induk (sumber hukum) dalam menciptakan berbagai aturan hukum bisnis dikemudian hari. Isi KUHDagang terdiri atas dua bagian, bagian satu berisi tentang aturan dagang pada umumnya, bagian dua berisi tentang hak dan kewajiban yang timbul karena perhubungan kapal.

 

  1. a.    Kedudukan Orang dalam Hukum Perdata

Orang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam hukum perdata, karena orang menjadi subyek hukum utama atau menjadi pelaku setiap perbuatan hukum, yang secara otomatis diberikan sejak seseorang lahir. Orang menjadi pendukung hak dan kewajiban dalam hukum perdata, bahkan apabila keadaan mengharuskan (dalam hal adanya kematian pewaris) sebuah janin harus ditetapkan sebagai subyek hukum waris dari bapak yang meninggalkannya (karena kematian). Begitu pentingnya orang dalam kedudukan sebagai subyek hukum dalam perkembangan berikutnya, hukum perlu menciptakan lembaga hukum baru untuk membantu manusia mencapai tujuan-tujuan hidupnya dengan istilah badan hukum yang dibentuk untuk digunakan manusia sebagai sarana atau media pencapaian tujuan manusia.

Beberapa prinsip hukum perdata yang berkaitan dengan kedudukan orang dalam hukum perdata, antara lain :

  1. Prinsip perlindungan hak asasi manusia (pasal 1 ayat 3 KUHPerdata). Prinsip ini menyatakan agar hak asasi manusia harus dilindungi dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam perspektif undang-undang maupun keputusan hukum ;
  2. Prinsip setiap orang harus memiliki nama dan tempat tinggal, yakni bahwa untuk kepentingan hukum maka setiap orang harus memiliki nama yang didaftarkan secara resmi melalui akta, serta harus memiliki alamat atau tempat tinggal yang tetap.
  3. Prinsip perlindungan bagi orang yang tidak memiliki kecakapan bertindak (tidak memiliki kecakapan untuk melakukan suatu perbuatan hukum), artinya bagi orang yang fisiknya tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum harus ada wakil atau pengampu (kurator) yang mendapinginya.
  4. Prinsip monogami dan poligami dalam perkawinan. Prinsip monogami dianut dalam perkawinan barat yang kemudian diterima oleh sebagian masyarakat Indonesia yang menundukkan diri. Prinsip perkawinan di Indonesia menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang pokok-pokok perkawinan, menggunakan prinsip poligami yang diperketat. Artinya, aturan hukum perkawinan di Indonesia memperbolehkan poligami tetapi dengan persyaratan yang diperketat, misalnya harus seijin isteri pertama, bisa berbuat adil atas isteri-isteri lainnya, ada alasan biologis yang menghambat hubungan suami isteri atau alasan lain yang disahkan oleh lembaga yang berkompeten.
  5. Prinsip bahwa suami adalah kepala keluarga. Prinsip hokum ini secara formal masih berlaku di tengah tuntutan emansipasi wanita yang semakin mengkini menjadikan kemandirian wanita mendapatkan tempat dalam pergaulan social, sehingga terjadi pergeseran fungsi para anggota keluarga di dunia perkawinan Indnesia.

 

  1. b.    Kedudukan Benda dalam Hukum Perdata

Benda dalam perspektif hokum perdata memiliki fungsi yang penting dalam kehidupan manusia karena ia menjadi sarana utama dari pencapaian kesejahteraan hidup setiap orang.

Pengaturan tentang fungsi benda didasrkan atas pembagian atas benda bergerak dan benda tak bergerak, yang memepunyai akibat atau konsekuensi yang sangat penting dalam hukum.

Beberapa prinsip hukum kebendaan yang menjadi pedoman dalam hukum kebendaaan adalah :

1)    Prinsip pembagian hak manusia ke dalam hak kebendaan dan hak perorangan.

Hak kebendaan adalah hak untuk menguasai beda secara langsung atas suatu benda dan kekuasaan tersebut dapat dipertahankan setiap orang. Hak tersebut dalam hukum disebut hak mutlak. Contoh hak mutlak adalah hak milik, hak guna usaha, hak bangunan. Sedangakan hak perorangan terhadap kebendaan adalah hak untuk menuntut suatu tagihan kepada seseorang tertentu. Hak ini termasuk dalam hak relative, karena hanya di akui oleh orang yang dituntut saja serta timbul karena adanya kewajiban lainnya.

2)    Prinsip hak milik fungsi social.

Prinsip hukum ini memiliki makna bahwa orang tidak dibenarkan untuk menggunakan hak miliknya secara merugikan orang lain. Dengan demikian walaupun hak milik bersifat mutlak, namum tetap mempunyai batas tertentu dalam perspektif tanggung jawab sosial, yakni tidak merugikan orang lain.

Dengan diberlakukannya UU no.5 tahun 1960 tentang pokok-pokok agrarian, semua hak-hak kebendaan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah, telah diganti kecuali peraturan tentang hipotik dan fiducia yang masih berlaku hingga sekarang.

  1.  Prinsip-prinsip Perikatan dalam Hukum  Perdata

Perikatan merupaka salah satu tata cara berhubungan secara hukum yang sangat penting dalam perspektif hukum perdata, karena dengan perikatan setiap orang sebagai subyek hukum dapat berhubungan dengan orang lain secara sah dan terlindungi kepentingannya.

Pasal 1233 KUH Perdata mengatur bahwa, perikatan dapat dilahirkan Karena persetujuan atau perjanjian atau karena undang-undang. Ketentuan ini bermakna bahwa sumber perikatan ada dua macam, yaitu perjanjian dan undang-undang.

Perikatan yang lahir Karena undang-undang ada dua macam yaitu :

1)    Perikatan yang semata-mata lahir karena diberlakukannya suatu undang-undang. Perikatan seperti ini misalnya perbuatan alimentasi yang diatur dalam pasal 231 KUH Perdata, yaitu kewajiban setiap anak untuk memberikan nafkah hidup kepada orang tuanya atau keluarga sedarah dalam garis ke atas apabila mereka dalam keadaan miskin.

2)    Perikatan yang lahir karena undang-undang, dikarenakan oleh perbuatan orang yang diperbolehkan secara hukum, ataupun karena perbuatan orang yang melanggar hukum. Perikatan yang lahir Karena perbuatan orang yang diperbolehkan secara hukum, misalnya zaakwarneming artinya perbuatan yang dilakukan secar sukarela tanpa diminta atau disuru orang lain untuk memelihara kepentingan orang lain.

Perbuatan ini menimbulkan suatu hubungan hukum antara pemilik barang dengan orang yang memliharannya, yang apda gilirannya timbul kewajiban bagi pemilik barang untuk mengembalikan segala biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan kepada orang yang memelihara barang tersebut. Sebagai contoh, Z memlihara anak K, karena suatu kepentingan sehingga K harus keluar negri dan tidak sempat membawa anaknya. Z memelihara anak tersebut rasa kasihan yang mendalam. K yang anaknya telah dipelihara oleh Z mempunyai kewajiban untuk mengembalikan segala biaya dan ongkos yang telah dikeluarkan Z. Z tidak berhak minta upah karena perbuatan yang ia lakukan tidak karena permintaan atau perintah K.

 

Prinsip-prinsip perikatan antar lain :

(a)   Prinsip kebebasan bertindak, yaitu prinsip melakukan hubungan hukum yang menekankan bahwa setiap orang yang melakukan hubungan perikatan harus didasarkan atas kemauan dan kebebasan dirinya sendiri, bukan atas tekanan atau paksaan orang lain.

(b)   Prinsip perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik, yaitu prinsip hukum yang menekankan bahwa setiap hubungan hukum yang dilakukan setiap orang harus didasarkan atas keinginan dan niat yang baik. Apabila prinsip ini dilanggar maka perikatan dapat dibatalkan demi hukum.

(c)   Prinsip perjanjian adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, prinsip ini menekankan bahwa setaip orang yang membuat perjanjian, harus menghormati dan mentaatinya karena kedudukan perjanjian adalah sama dengan undang-undang dan hukum.

(d)   Prinsip semua harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atau tanggungan bagi semua utang-utangnya, prinsip hukum ini merupakan jaminan bagi setiap orang bahwa ketika seseorang melakukan perikatan maka semua yang dimilikinya merupakan jaminan atas apa yang diperbuatnya. Oleh karena apabila seorang yang berutang lupa melaksanakan tugasnya, maka harus ada jaminan bagi si berpiutang dari seluruh harta milik si berutang, sehingga kewajiabannya terlunasi, melalui harta yang dimilikinya.

Prinsip Actio Pauliana, yaitu prinsip hukum yang menekankan diperbolehkannya tindakan atau aksi bagi seorang kreditur untuk membatalkan semua perjanjian dengan debitur yang dilakukan dengan itikad buruk dengan pihak ketiga yang dimaksudkan untuk merugikan kreditur, dan perbuatan yang dilakukan dengan pihak ketiga tersebut tidak diharuskan dalam perjanjian. Pembatalan tersebut harus dilakukan oleh hakim atas permohonan kreditur.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: