Hukum Acara Pidana

HUKUM ACARA PIDANA

 

  1. A.   PENGERTIAN

Adalah hukum pidana yang mengatur tata cara menegakkan hukum pidana materil. Artinya apabila terjadi pelanggaran hukum pidana materil, maka penegakkanya menggunakan hukum pidana formal. Istilah lazimnya adalah hukum acara pidana, yaitu hukum yang mengatur tentang bagaimana para penegak hukum serta masyarakat beracara di muka persidangan pidana.

  1. B.   SUMBER HUKUM ACARA PIDANA
    1. UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
    2. UU No. 2 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Kepolisian.
    3. UU No. 5 Tahun 1991 tentang Pokok Kejaksaan
    4. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah diperbaharui dengan UU No. 43 Tahun 1999.
    5. UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA)
    6. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum
  1. C.   PRINSIP-PRINSIP HUKUM ACARA PIDANA

Yang ada dalam KUHP dan harus menjadi acuan dalam pelaksanaan serta penegakkan hukum pidana antara lain :

  1. Peradilan berdasarkan Demi Ketuhanan berdasarkan Ke-Tuhanan YME, sebagaimana tercantum dalam pasal 4 UU No. 8/ 1981 dan merupakan amanat pasal 29 UUD 1945. prinsip ini merupakan pencerminan bahwa peradilan di Indonesia berpijak pada dasar peradilan yang berdasarkan nilai-nilai religius, yang menjadi sendi khidupan masyarakat Indonesia pada umumnya ;
  2. Larangan campur tangan pihak luar (pihak lain di luar kekuasaan kehakiman) terhadap dan dalam urusan peradilan, kecuali yang telah diatur dalam UUD. Prinsip hukum ini menyatakan bahwa peradilan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan kemandirian sistem peradilan dan segala campur tangan yang bias mempengaruhi proses peradilan adalah tidak dibenarkan. Dalam tataran praktis, prinip kemandirian peradilan mendapat ujian berat dan dalam wacana yang berkembang, yang dilontarkan banyak pakar dan pengamatan hokum, kemandirian sistem peradilan kita sangatlah rentan. Dalam praktek bias terjadi kekuasan ekstra-judisial mempengaruhi kekuasaan peradilan.
  3. Kesamaan dimuka hukum

Prinsip hukum ini memberikan jaminan bahwa setiap manusia diperlakukan sama pada saat dimuka hukum. Prinsip ini juga banyak mendapat tantangan di lapangan, karena pelaksanaanya belum bisa sepenuhnya berjalan dengan ideal. Keluhan para yustisiabel (pencari keadilan) tentang diskriminasi perlakuan dengan pelaku kejahatan yang satu terhadap yang lain masih saring tidak sama (antara penjahat kelas teri dengan kelas berdasi atau pejabat relati berbeda).

  1. Pemeriksaan berdasarkan majelis hakim.

Prinsip yang tercantum dalam pasal 15 UU No. 8/ 1981 ini merupakan jaminan agar peradilan berjalan secara obyektif dan tidak memihak.

  1. Praduga tidak bersalah

Prinsip yang dalam bahasa hukum disebut praesumption of innocent merupakan jaminan agar setiap orang yang berurusan dengan peradilan, sejak disangka, ditangkap, ditahan, dituntut serta dihadapkan di persidangan, haru dianggap tidak bersalah, samapai ada keputusan yang telah berkekuatan tetap.

  1. Pemberian bantuan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia.

Bantuan adalah upaya hukum yang diminta oleh klien atau diberikan oleh lembaga bantuan hukum sebagai cerminan bahwa setiap manusia yang terkena masalah hokum, adalah bagian tidak terpisahkan dari prinsip jaminan atas perlindungan manusia oleh kesewenang-wenangan aparat hukum dalam melaksanakan tugasnya.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: