Sistem Hukum Sebagai Bagian dari Sistem Norma

SISTEM HUKUM SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM NORMA

 

  1. 1.      Pengertian dan Pemahaman Tentang Norma

Kehidupan manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijalani oleh setiap manusia berdasarkan aturan kehidupan yang lazim disebut norma. Norma adalah istilah yang sering digunakan untuk menyebut segala sesuatu yang bersifat mengatur kehidupan manusia. Bekerjanya sistem norma bagi manusia adalah bagaikan pakaian hidup yang membuat manusia merasa aman dan nyaman dalam menjalani tugas hidupnya.

Sistem norma yang berlaku bagi manusia sekurang-kurangnya terdiri atas 4 (empat) unsur norma, yakni norma moral, norma agama, norma etika atau norma sopan santun serta norma hukum. Keempat norma kehidupan tersebut berjalan secara sistemik, simultan, dan komplomenter bagi manusia, artinya saling bertautan dan saling melengkapi, antara yang satu dengan yang lain.

 

Norma moral adalah sistem aturan yang berlaku bagi manusia yang bersumber dari setiap hati manusia atau yang sering disebut juga dengan hati nurani yang bekerja atas dasar kesadaran setiap manusia terhadap sekelilingnya. Artinya, setiap manusia dikaruniai Tuhan Yang Maha Esa sebuah organ yang mampu menjadi neraca pertimbangan yang setiap saat memberi pertimbangan atas apa yang diperbuatnya. Jika seorang manusia berbuat salah, akan timbul rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam. Semakin sehat hati manusia akan semakin efektif kehidupannya karena senantiasa memperoleh atau mendapatkan pertimbangan hati nurani yang sehat pula. Oleh karenanya sistem norma bekerja secara otonom, artinya sistem norma bekerja mandiri pada setiap diri manusia.

 

Norma agama adalah sistem aturan yang diperoleh manusia berdasarkan ajaran agama yang dianutnya. Sumber agama berasal dari ajaran Tuhan yang diperoleh atau yang diturunkan dan disebarluaskan melalui para nabi dan rasulnya. Alat pengontrol sistem norma agama adalah janji serta sanksi Tuhan Yang Maha Esa berupa pahala bagi manusia yang melaksanakan ajarannya dan dosa bagi manusia yang ingkar terhadap ajaran agamanya. Seperti halnya norma moral, maka norma agama juga bersifat otonom yang bekerja secara mandiri pada setiap manusia sebagai pemeluk agama. Efektif atau tidaknya pelaksanaan norma agama bagi manusia sangat tergantung pada individu.

 

Norma etika atau norma sopan santun adalah sistem aturan hidup manusia yang bersumber dari kesepakatan-kesepakatan yang diciptakan oleh dan dalam suatu komunitas masyarakat pada suatu wilayah tertentu.  Ukuran norma etika pada dasarnya berupa kepatutan, kepantasan dan kelayakan yang tumbuh di masyarakat atau komunitas manusia tersebut. Apabila terjadi pelanggaran atas etika, maka masyarakatlah yang akan memberikan reaksi berupa tindakan secara hukuman. Reaksi masyarakat terhadap pelanggaran etika yang berlaku di setiap wilayah atau komunitas sangat beraneka ragam dan sangat tergantung pada kebiasaan yang berlaku atau pada yang telah dibuat sebelumnya.

Pada masyarakat yang masih memiliki adat istiadat yang kental, hukuman pembuangan atau pengucilan bisa diberikan kepada pelanggar norma etika setempat. Adapun pada masyarakat moderen, hukuman terhadap para pelanggar etika pada komunitas tertentu biasanya berupa pemecatan dari keanggotaan. Susunan masyarakat yang sangat beragam menyebabkan etika-pun bisa beragam, walaupun banyak pula norma etika yang memiliki nilai universal yang diadopsi oleh setiap komunitas. Norma etika yang berlaku pada setiap struktur masyarakat menjadi alat pengontrol perilaku para anggotanya, yang pada umumnya menitikberatkan kedudukan manusia dalam posisi yang terhormat. Oleh karenanya etika selalu berkaitan langsung dengan kehormatan manusia dalam lingkungannya. Etika dalam kehidupan manusia bekerja secara heteronom, artinya efektif atau tidaknya sangat tergantung pada hubungan manusia dengan sesamanya. Pada saat ini etika diadaptasi oleh lingkungan masyarakat yang memiliki struktur sosial atau komunitas profesi tertentu, misalnya masyarakat kedokteran dengan kode etik kedokteran, masyarakat atau komunitas wartawan dengan kode etik jurnalistik, komunitas pengacara dengan kode etik pengacara, para insinyur mempunyai kode etik insinyur dan lain sejenisnya.

Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu.. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Dengan demikian, hukum di Indonesia dibentuk lembaga-lembaga seperti MPR, DPR dan pemerintah sesuai dengan kapasitas dan jangkauan yang ingin dicapai olrh hukum tersebut. Contoh, UUD dan Ketetapan MPR adalah produk hukum yang diciptakan oleh MPR. Undang-undang merupakan produk hukum ciptaan DPR Sn Pemerintah. Peraturan Pemerintah adalah produk hukum yang diciptakan oleh pemerintah yang memiliki fungsi menjalankan  perintah undang-undang. Norma hukum memuat sanksi yang tegas dan akan segera dijatuhkan apabila dilanggar.

Sanksi atau ancaman hukuman yang dijatuhkan bisa berupa paksaan badan atau penjara yang bervariasi sejak dari hukuman kurungan, penjara sampai dengan hukuman mati, atau berupa denda dan sitaan atas benda yang berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan. Oleh karenanya norma hukum, seperti halnya norma etika bekerja secara heteronom karena pelaksanaan dan penegakannya dilakukan oleh interaksi antar manusia yang ada pada suatu negara, interaksi antara masyarakat dengan penguasa negara, baik dalam kapasitas sebagai penegak hukum atau sebagai penyelenggara negara yang lain.

 

2. Hukum Indonesia Sebagai Sistem Norma Yang Berlaku di   Indonesia

Istilah hukum Indonesia sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menunjuk pada sistem norma yang berlaku dan diberlakukan di Indonesia. Hukum Indonesia adalah hukum, sistem norma atau sistem aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan kata lain yang juga populer digunakan, hukum Indonesia adalah hukum positif Indonesia, semua hukum yang dipositifkan atau yang sedang berlaku di Indonesia. Membicarakan sistem hukum Indonesia berarti membahas hukum secara sistematik yang berlaku di Indonesia. Secara sistematik berarti hukum dilihat sebagai suatu kesatuan, yang unsur-unsur, sub-sistem atau elemen-elemennya saling berkaitan, saling pengaruh mempengaruhi, serta saling memperkuat atau memperlemah antara satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan.

Sebagai suatu sistem, hukum Indonesia terdiri atas sub-sistem atau elemen-elemen hukum yang beraneka, antara lain hukum tata negara, hukum perdata, hukum acara perdata, hukum dagang atau hukum bisnis, hukum pidana yang terdiri dari hukum pidana umum, hukum pidana tentara, hukum pidana ekonomi serta hukum acara pidana serta hukum internasional.

Ternyata banyak sekali dimensi aturan hidup yang berlaku di Indonesia. Pembagian tersebut belum mencakup semua dimensi hukum yang ada dan berlaku, karena masih banyak lagi elemen hukum yang belum tercantumkan.

 

3. Sumber Hukum Indonesia

Sumber hukum Indonesia adalah segala sesuatu yang memiliki sifat normatif yang dapat dijadikan tempat berpijak bagi tempat memperoleh informasi tentang sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Sumber hukum Indonesia adalah :

  1. a.      Pancasila

Sudah menjadi ketentuan ketatanegaraan sebagai suatu kesepakatan serta doktrin kenegaraan, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, ideologi bangsa Indonesia serta sumber segala sumber hukum Indonesia. Artinya, bahwa Pancasila adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan dan watak dari rakyat negara yang bersangkutan serta menjadi tempat berpijak atau bersandar bagi setiap persoalan hukum yang ada atau yang muncul di Indonesia, tempat menguji keabsahan baik dari sisi filosofis maupun yuridis.

Sumber dari tertib hukum RI adalah pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita hukum serta cita-cita moral yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia, adalah cita-cita mengenai kemerdekaan individu kemerdekaan bangsa, perikemanusiaan, keadilan sosial, perdamaian nasional, cita-cita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara, cita-cita moral mengenai kehidupan kemasyarakatan dan keagamaan sebagai pengejawantahan dari budi nurani manusia.

Dalam konteks Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum, kita uji dengan teori pakar hukum kenegaraan Hans Kensel tentang hierarki norma yang berlaku di suatu negara, yang lazim dianalogikan dengan teori tangga :

KD

UUD

UU

Peraturan

Ketetapan

Berdasarkan pendapatnya Hans Kelsen, maka kedudukan Pancasila berada pada tangga tertinggi. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai kaidah dasar atau sumber segala sumber hukum yang menjadi dasar bagi berlakunya UUD 45. Sebagai contoh, pasal 33 ayat 3 tentang bumu, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus dikelola oleh negara demi kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Pasal tersebut kemudian dijadikan dasar bagi berlakunya pasal 19 ayat 1 UUPA (UU No. 5 / 1960) yang memberikan wewenang bagi pemerintah, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk melaksanakan pendaftaran tanah. Undang-undang tersebut menjadi dasar bagi diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 pasal 13 ayat 4 tentang tata cara pelaksanaan pendaftaran tanah. Pada akhirnya PP tersebut menjadi dasar bagi BPN untuk menerbitkan sertifikat tanah bagi setiap warga negara yang meminta atau mengajukan permohonan atasnya.

 

b. Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 merupakan perwujudan dari tujuan Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 yang terdiri atas Pembukaan dan Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945.

 

 

 

  • Pembukaan UUD 1945

Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945

  1. Pembukaan UUD 1945 merupakan penuangan jiwa Proklamasi Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, yakni Pancasila, sesuai dengan penjelasan resminya, yang mengandung pokok-pokok pikiran :
  2. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam pembukaan ini diterima aliran (paham) pengertian negara persatuan, negara yang melindungi dan meliputi segenap bangsa seluruhnya. Jadi negara mengatasi segala paham golongan, mengatasi segala paham perseorangan negara, menurut pengertian pembukaan itu, menghendaki persatuan, meliputi segenap bangsa Indonesia seluruhnya. Inilah dasar negara yang tidak boleh dilupakan.
  3. Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.
  4. Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan perwakilan. Oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam UUD harus berdasarkan atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan.
  5. Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.

 

2. Penyusunan UUD 1945 sesungguhnya dilandasi oleh jiwa Piagam Jakarta

22 Juni 1945. Piagam Jakarta tersebut didasari oleh pidato Bung Karno pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai “Pidato Lahirnya Pancasila.”

 

3. Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci,

yang mengandung cita-cita luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus

1945 yang memuat Pancasila sebagai dasar negara, merupakan satu  rangkaian dengan proklamasi. Oleh karena itu, tidak dapat diubah oleh siapapun juga, karena mengubah Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila berarti mengubah Negara Indonesia.

 

  • Hubungan antara Pembukaan dengan Batang Tubuh UUD 1945

Pembukaan UUD 1945 mempunyai fungsi atau hubungan langsung dengan Batang Tubuh UUD 1945, oleh karena Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran yang kemudian dijabarkan secara operasional dalam pasal-pasal yang tercantum dam UUD 1945.

Apabila dalam pembukaan tercantum pokok-pokok pikiran yang secara substansial kemudian terangkum dalam Pancasila, yakni Persatuan Indonesia, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat Berdasarkan atas Kerakyatan dan Permusyawaratan Perwakilan, Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, yang tidak lain adalah filisofis dan ideologis negara kita, maka pasal-pasal yang terurai dalam UUD 1945 merupakan sumber kekuatan hukum untuk mempertahankan dasar filosofis dan ideologis tersebut.

 

  • Batang Tubuh UUD 1945

UUD 1945 yang terdiri atas 37 pasal, ditambah dengan 4 Psal peralihan dan 2 pasal tambahan, berisi materi yang pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a. Pasal-pasal yang berisi materi pengaturan sistem pemerintahan negara :

tentang kedudukan, tugas, wewenang dan hubungan antar lembaga-lembaga negara (lembaga tertinggi dan lembaga-lembaga tinggi negara) ;

b. Pasal-pasal yang berisi materi hubungan negara dengan warga negara dan

penduduknya, yang telah dipertegas oleh Pembukaan UUD 1945 serta berisi konsepsi negara di berbagai bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, agama, sesuai dengan arah atau tujuan negara Indonesia yang dicita-citakan.

Dari Penjelasan dan Batang Tubuh UUD 1945 tersebut, ada masalah penting dalam kehidupan bernegara, yaitu :

 

 

 

Sistem Pemerintahan dan Kenegaraan

Berdasarkan butir pikiran yang terkandung dalam pasal yang ada dalam UUD 1945, ada 7 (tujuh) dasar utama sistem penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan kehidupan kenegaraan kita yaitu :

Pertama, Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka. Asas ini mengandung makna yang amat dalam bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara, karena itu berarti bahwa negara (termasuk di dalamnya pemerintah, lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintah serta aparatur negara) dalam melaksanakan tugasnya senantiasa harus mendasarkan diri pada hukum dan keadilan. Dasar atau asas kehidupan bernegara tersebut memberikan bahwa hukum berhadapan dengan kekuasaan. Artinya, hukum harus senantiasa dikedepankan atau lebih diutamakan dari dimensi lain (terutama dimensi politik) manakala menghadapi kekuasaan.

Kedua, penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi. Asas atau prinsip ini mengandung makna bahwa dalam kehidupan bernegara, harus selalu didasarkan tindakan secara konstitusional. Artinya, harus selalu  berpijak pada UUD 1945. Dengan asas tersebut, maka tidak diakui tumbuh dan berkembangnya paham absolutisme dalam kekuasaan, karena kekuasaan yang ada di Indonesia adalah kekuasaan yang dibatasi oleh UUD dan secara hirarki juga berlaku segenap peraturan perundangan dalam kehidupan bernegara.

Ketiga, kekuasaan negara tertinggi berada pada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedaulatan rakyat Indonesia sebagai kedaulatan tertinggi dalam suatu negara dipegang oleh lembaga tertinggi negara : MPR – RI.

Majelis inilah yang dipercayai oleh seluruh rakyat Indonesia untuk menetapkan UUD dan GBHN. Dalam penjelasan UUD 1945 MPR adalah pemegang kekuasaan negara yang tertinggi, sedangkan presiden harus menjalankan GBHN yang telah ditetapkan oleh majelis. Presiden yang telah dingkat oleh MPR harus tunduk pada MPR. Dalam sejarah ketatanegaraan, pernah kedudukan presiden adalah sebagai mandataris majelis, dan oleh karenanya presiden harus tunduk pada majelis. Posisinya adalah di bawah bukan sejajar. Kini posisi tersebut tidak lagi mengarah pada mandatorial.

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara, MPR memiliki tugas wewenang yang amat menentukan jalannya roda bernegara dan berpemerintahan, yaitu berupa :

-           menetapkan dan menyempurnakan UUD ;

-           menetapkan GBHN.

Pada saat ini kedudukan MPR tidak lagi pada posisi sebagai lembaga tertinggi, melainkan hanya sebagai lembaga tinggi negara dan pada saat sekarang, lembaga ini berada pada posisi transisional, karena pada tahun 2004 sistem perwakilan di Indonesia akan berubah menjadi sistem bicameral (dua kamar), yaitu DPR dan DPD.

Keempat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi di bawah majelis.

Pernyataan tersebut tertera dalam Penjelasan UUD 1945. Tepatnya, penjelasan tersebut adalah sebagai berikut : “Di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat, presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi.”

Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden.

Kelima, presiden tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Menteri Negara adalah pembantu presiden. Dalam sistem pemerintahan kita, presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Presiden bekerja dengan DPR, dalam menciptakan undang-undang dan menetqpkan APBN. Dalam hal menghadapi dua tugas tersebut, presiden senantiasa harus meminta persetujuan DPR. Presiden tidak dapat membubarkan DPR seperti halnya pada sistem parlementer. Sebaliknya, DPR juga tidak dapat menjatuhkan presiden.

Keenam, menteri negara tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945, bahwa “Presiden mengangkat dan memberhentikan Menteri-menteri Negara.” Menteri-menteri negara tersebut tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukannya tidak tergantung kepada dewan, tetapi tergantung kepada presiden. Ini merupakan refleksi ketatanegaraan bahwa  RI menganut sistem presidensiel.

Ketujuh, kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

Sebagaimana dalam penjelasan UUD 1945, meskipun kepala negara tidak bertanggung jawab kepada DPR, presiden bukanlah dictator, artinya presiden memiliki kekuasaan yang terbatas, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana tertera dalam UUD dan peraturan perundangan lainnya.

Dalam tataran praktis, wacana tentang pembatasan-pembatasan tentang lembaga kepresidenan pada saat akhir-akhir ini semakin mengemuka. Hal ini disebabkan oleh karena tata aturan (berupa undang-undang) kepresidenan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan belum juga terbentuk. Padahal hukum tentang kepresidenan telah begitu mendesak.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: