Pornografi & Pornoaksi

PORNOGRAFI DAN PORNOAKSI

 

  1. 1.      PENDAHULUAN

Perkembangan tehnologi dan era globalisasi adalah salah satu factor utama dalam perkembangan pornografi di masyarakat. Dewasa ini etika dalam kehidupan masyarakat semakin diabaikan, dan ini adalah ancaman serius terkadang nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Pada masa kini pornografi menjadi hal yang dianggap membahayakan bagi generasi penerusn bangsa. Banyaknya kasus-kasus pornografi terjadi dan dilakukan oleh kalangan muda, yang notabene belum saatnya mengenal hal pornografi. Segala upaya dilakukan untuk mencegah perkembangan dikalangan masyarakat Indonesia.

Pornografi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua suku kata, yakni : Porne dan Graphein. Porne = a prostitute; graphein = to write (dari kata benda graphe = a drawing, writing). Pornographos = writing about prostitute atau tulisan atau penggambaran mengenai pelacuran/ pelacur.

Secara definisi memang mempunyai pengertian yang sedikit berbeda. Kalau kata PORNO, biasanya mencakup baik tulisan, gambar, lukisan maupun kata-kata lisan, tarian serta apa saja yang bersifat asusila/ cabul. Sedangkan PORNOGRAFI hanya terbatas pada tulisan, gambar, dan lukisan. Terbatas pada apa yang bias di graphein (digambar, ditulis atau dilukis).

Menurut Dr. HB. Jassin : Pornografi adalah setiap tulisan atau gambar yang ditulis atau digambar dengan maksud sengaja untuk merangsang seksual. Pornografi membikin fantasi pembaca menjadi bersayap dan ngelayap ke daerah-daerah kelamin yang menyebabkan syahwat berkobar-kobar.

Dr. Arief Budiman : Pornografi adalah sesuatu yang berhubungan dengan persoalan-persoalan seksual yang tidak pantas diungkapkan secra terbuk kepada umum.

Secara etimologi, pornografi berarti suatu tulisan yang berkaitan dengan masalah-masalah pelacuran dan tulisan kebanyakan berbentuk fiksi (cerita rekaan) yang materinya diambil dari fantasi seksual, pornografi biasanya tidak memiliki plot dan karakter, tetapi memiliki uraian yang terperinci mengenai aktivitas seksual, bahkan sering dengan cara berkepanjangan dan kadang-kadang sangat menantang.

Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Pornografi artinya :

1)      Penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi.

2)      Bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu birahi dalam seks.

 

  1. 2.      PORNOGRAFI DI INDONESIA

Pornografi diperkirakan telah masuk ke Nusantara paling lambat pada abad ke-17, dibawa oleh pedagang-pedagang dari Belanda karena ketidaktahuan pedagang masa itu mengenai selera warga setempat. Pornografi di Indonesia adalah illegal, namun penegakkan hukumnya lemah dan interprestainya pun tidak sama dari zamn ke zaman. Awal masuknya pornografi dimulai pada tahun 1929 saat adanya film Resia Boroboedur, dimana dalam film itu memunculkan untuk pertama kalinya adegan ciuman dan baju renang. Lalu perkembangan pornografi di Indonesia terus berkembang, berikut ini catatan perkembangan pornografi di Indonesia :

                  1950-an

Pada 1954 Nurnaningsih menimbulkan kehebohan di masyarakat umum karena berani tampil berani dalam beberapa filmnya yang antara lain disutradarai oleh Usmar Ismail (Krisis) dan Djadung Djayakusuma (Harimau Tjampa). Di beberapa majalah dimuat fotonya yang seronok. Bahkan kemudian foto bugilnya tersebar luas di masyarakat. Belakangan baru diketahui bahwa foto-foto itu adalah hasil teknik montage, sementara Nurnaningsih sendiri tidak pernah tahu-menahu tentang perbuatannya. Aktris tenar lainnya yang pernah menjadi korban serupa adalah Titien Sumarni dan  Netty Herawati. Pada 1955, adegan ciuman antara Frieda dan S. Bono dalam film Antara Bumi dengan Langit disensor karena reaksi berat dari masyarakat.

1960-an

Sesuai dengan semangat zamnnya, film Indonesia pada periode ini banyak didominasi oleh film-film revolusi, seperti Pejuang (1960), Toha Pahlawan Bandung Selatan (1961), Anak-anak Revolusi (1964), dll. Semangat anti nekolim pada tahun 1963-1965 diterjemahkan ke dalam gerakan anti film-film asing yang kebanyakan diimpor dari Amerika Serikat.

1970-1980-an

Pada awal 1970-an, perfilman Indonesia berhasil untuk pertama kalinya menggunakan teknik berwarna. Dunia film Indonesia bangkit dari kelesuan yang panjang. Pada 1974, Rahayu Effendi menjadi symbol seks ketika tampil bugil dengan Dicky Suprapto dalam Tante Girang. Suzana tampil sebagai bintang film berani dalam adegan ranjang seperti misalnya dalam film Bernafas Dalam Lumpur (1970) yang diarahkan oleh Turino Djunaedy dan Bumi Makin Panas karya Ali Shahab. Meskipun demikian penampilan adegan bugil dalam sebagian dari film-film yang bertema panas itu bukan sekedar ekploitasi murahan. Suzanna, misalnya, meraih penghargaan sebagai Aktris Terbaik se-Asia pada Festival Film Asia Pasifik di Seoul 1972. dipihak lain, pada tahun 1980-an ini juga muncul film-film yang menanpilkan aktris-aktris cantik dan seksi, dengan pakaian minim, seperti yang terdapat dalam fil-film Warkop, namun semuanya film muncul dengan judul-judul yang menjurus ke pornografi, juga merajalela pada masa itu, seperti Bernafas di Atas Ranjang, Satu Ranjang Dua Cinta, Wanita Simpanan, Nafsu Birahi, Nafsu Liar, dll. Sejumlah pemain yang muncul dalam film seperti itu, antara lain Inneke Koesherawati, Ibra Azhari, Lisa Chaniago, Febby Lawrence, Teguh yulianto, Reynaldi, Kiki Fatmala, dll. Pada tahun 1984, masyarakat dihebohkan dengan beredarnya kalender bugil dengan model Indonesia yang terkenal dengan nama Haapy New Year 1984 – Sixino. Enam artis Indonesia yaitu Yanti Prianti Kosasih, Dewi Angraini Kusuma, rina Susan, Sylvia Karenza, Retno alias Susan dan Dewi Noverawati alias Vera dibawa ke pengadilan karena mempertontonkan kemolekan tubuhnya yang didakwa primair melanggar pasa 282 (1) yo pasal 55 (1) ke-1 yo pasal 56 KUHP dan dakwaan Subsidair melanggar pasal 282 (2) yo pasal 55 (1) ke-1 pasal 56 KUHP. Namun tidak sampai dihukum atau divonis oleh Majelis Hakim.

TVRI yang merupakan satu-satunya saluran televise hingga akhir 1980-an, menampilkan sensor yang sangat ketat terhadap film-film yang disiarkannya. Misalnya, adegan ciuman sama sekali diharamkan sehingga seringkali muncul adegan yang menggelikan, ketika – karena gunting sensor – sebuah pasangan ditampilkan seolah-olah menghindari tabrakan bibir. Sementara itu, kehadiran teknologi video telah semakin mempermudah akses terhadap film-film asing yang tidak disensor.

Capkali diberitkan di surat kabar tentang masyarakat pedesaan yang menayangkan film-film biru pada acara-acara perhelatannya dengan menyewa video. Begitu pula bus-bus malam dan hotel-hotel seringkali menyiarkan video-video panas, sementara Badan Sensor Film tampak tidak berdaya.

1990-2000-an

Pada period ini pengaruh kemajuan teknologi informal semakin terasa dan sukar dihindari. Kehadiran parabola teleisi, VCD, laser disc, DVD dan internet, semuanya membuat film dan gambar panas semakin mudah ditemukan, baik di kota besar maupun kecil, bahkan sampai ke pedesaan sekalipun. Pada 1996 Ayu Azhari muncul dalam adegan panas dalam sebuah film Amerika, The Outraged Fugitive. Tersedianya kamera video dan videophone dengan harga relatif murah telah memungkinkan orang merekam adegan-adegan panas, yang pada mulanya dimaksudkan hanya untuk koleksi pribadinya. Pada periode inilah muncul sejumlah kasus seperti sepasang mahasiswa dari kota Bandung atau peredaran video yang dibuat dengan videophone oleh seorang pejabat Kalimantan. Awal April 2006 majalah playboy edisi Indonesia beredar pertamakali dalam versi jauh berbeda dengan aslinya, meskipun rencana peredarannya jauh-jauh hari telah banyak ditentang oleh berbagai unsur masyarakat dan pemerintah. Selain itu, bukan hanya kalangan masyarakat saja yang berbuat asusila, kalangan selebriti dan pejabat pun ada pula yang merekomendasikan kegiatan intim mereka, namun disalahgunakan oleh sebagian orang. Seperti foto-foto mesra Sukma Ayu dan B’jah The Flay yang beredar. Sarah Azhari, Rachel Maryam, Shanty dan beberapa selebriti lain diambil secara sembunyi-sembunyi (candid).

Dan paling fenomenal adalah hubungan intim Maria Eva dan Yahya Zaini, yang pada awalnya untuk dokumen pribadi, namun harus menjadi konsumsi umum oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagian kalangan di masyarakat berusaha menangkal perubahan-perubahan dahsyat ini melalui Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi. Sebagian lagi merasa bahwa RUU APP ini hanya akan memasung kreativitas seni dan mengabaikan kemajuan di dalam masyarakat.

 

  1. 3.      PORNOGRAFI DIMATA HUKUM

Barangkali sebentar lagi perempuan tidak lagi leluasa bergaya dan berpakaian tanpa mengacu pada undang-undang. Namun, persoalan besarnya, benarkah berbagai “kemaksiatan” bersumber pada bagaimana perempuan (dan laki-laki) bergaya dan berpakaian?

Kesalahan dan ketidakhati-hatian dalam perumusan dan berbagai ketidakjelaan dalam konsep dan cara berpikir dalam Rancangan Undang-Undang Anti Pornografi dan Pornoaksi dapat berakibat fatal dan menimbulkan ketidakadilan. RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi juga dapat dibaca sebagai investasi terlalu jauh Negara kedalam kehiupan privat warga Negara, pemaungan terhadap hak sipil. Isu pornografi merupakan masalah yang sangat berdimensi jender. Persoalan utama dalam pornografi adalah obyektifikasi dan eksploitasi seksualitas perempuan. Karena berbagai sebab, perempuan berada dalam situasi yang menyebabkan ketubuhannya terpapar, baik melalui media maupun yang tersembunyi, yang pada prinsipnya bertujuan komersial.

Perempuan yang terperangkap perdagangan manusia dan dijadikan pekerja dalam berbagai aktivitas hiburan yang menjual tubuh perempuan berada dalam situasi itu. Termasuk, perempuan yang “dibeli” kekuatan modal dalam bisnis periklann, film porno, dan audio visual lain. Bagaimana kedudukan perempuan dalam situai tersebut : korban atau pelaku ? dapat dipersoalkan apakah perempuan atas kesadaran sendiri berada dalam jaringan bisnis yang mengeksploitasi tubuhnya. Melihat berbagai penelitian mengenai binis pelacuran, terutama di Asia (Leslie Broen, 2005) dan berbagai diskusi erta aktivitas pencegahan perdagangan perempuan, ditunjukan unsure persetujuan haruslah diabaikan. Penegak hukum sering berdalih tidak dapat menangkap pelaku kejahatan karena perempuan sukarela (consent) menerima suatu pekerjaan. Padahal, banyak dibuktikan, rekrutmen perempuan dilakukan melalui tipu daya, ketiadaan pilhan, bahkan kekerasan.

RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi tidak secara jelas menentukan pelaku pornografi, malah akan memindahkan ancaman pemidanaan pelaku yang seharusnya dihukum kepada perempuan yang sebenarnya korban. RUU ini salah sasaran karena tidak bertujuan melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban kekerasan seksual. RUU ini lebih mengutamakan “moralitas” masyarakat yang sangat bersifat paradoksal.

Leslie Brown (2005) mengutarakan keheranannya, bagaimanakah masyarakat Asia yang terkenal religius begitu permisif terhadap maraknya pelacuran yang mengorbankan berjut-juta anak perempuan dari lapisan masyarakat paling miskin. Berdasarkan berbagai pengalaman keseharian perempuan (termasuk bebagi hasil penelitian), pengertian pornografi seharusnya mengakomodasi aspek penyalahgunaan seksual (bentuk pemaksaan, pemanfaatan, dan penipuan terhadap perempuan, khususnya korban perdagangan manusia yang dijadikan objek seks); eksploitasi dan objektifikasi seksual perempuan dan anak untuk tujuan komersial. Oleh karenanya, merupakan bentuk diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak ; pornografi merupkan isu hak sipil.

 

Pornoaksi

RUU ini juga mengatur masalah pornoaksi, penggunaan terminologi yang tidak lazim, karn belum pernah ada. Ada banyak hal yang tidak jelas mengenai definisi pornoaksi dalam RUU ini sehingga bias mnyesatkan dan bahkan memasung hak asasi mengekspresikan nilai kodrati kemanusiaan dalm rupa kasih saying. Kalaupun hendak dicari, pornoakasi sangat terkait dengan “melanggar kesopanan di muka umum” yang diakomodasikan Pasal 281 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Bukankah sebenarnya yang menjadi target sasaran adalah bisnis hiburan yang mempertontonkan tibuh perempuan di layer kaca yang membuat “jengah” sebagian orang? Adilkah “menembaknya” melalui UU yang akan mengikat segenap warga perempuan (dan laki-laki) yang sebenarnya juga merasa terganggu dengan pertunjukan tersebut? Mengpa tidak “membidik” pelaku bisnis pertlevisian sebagai penyelenggara tontonan? Hal ini sebenarnya sudah diatur dalam UU tentang PErs Nomor 40 Tahun 1999 dan Peraturan Komisi Penyiaran Nomor 009/sk/8/2004.

 

Problem yuridis

Sebenarnya sebagian besar substansi yang diatur dalam RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi sudah diatur setidaknya dalam KUHP, UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, UU tentang Pers Nomor 40 Tahun 1999, dan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Dengan demikian, pemberantasan pornografi adalah tanggung jawab polisi, kejaksaan, dan hakim sehingga tidak diperlukan lagi “Badan Antipornografi dan Pornoaksi Nsional” (BAPPN) yang akan dibiayai APBN, sebagaimana diatur dalam RUU ini.

Karena pornografi menyangkut hak-hak privat warga Negara dan khususnya persoalan kekeraan terhadap objek pornografi, yaitu perempuan dan anak, maka acuan dasar hukum pembentukan RUU ini, yang mengacu pada UUD Pasal 20, 21, dan 29, tidaklah tepat.

Instrumen hukum yang sangat berkaitan dengan esensi pornografi dan impilaksi pornografi bagi perempuan dan anak-anak adalah yang menjamin kesetaraan dan keadilan bagi setiap warga Negara, yaitu (a) Pasal 27 (2) UUD 1945, (b) Pasal 28 I juntas Psal 28 J, dan Pasal 28 G Ayat (2) UUD 1945, (c) Pasal 1 juntis Pasal 2, Pasal 5 huruf (a), dan Pasal 6 dari UU No 7/1984 (CEDAW), (d) KUHP, (e) UU No 40/1999 tentang Pers, (f) UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan (b) Landasan Aksi Konferensi Beijing Kapital D Angka 112-113.

Jika RUU ini hendak dipaksakan juga, maka akan ada beberapa kekhawatiran dalam implementainya.

  • Pertama, keberdaan RUU ini akan menghapus kemajemukan budaya bangsa sehingga yang tertuang dalam konsideransnya malah bertentangan dengan substansinya. Berbagai hal tentang perkelaminan sangat terkait dengan masalah kebudayaan dan sejarah kesukubangsaan di Indonesia sehingga sukar menuding tradisi tertentu, bahkan ritual keagamaan dalam tradisi tersebut, sebagai tindakan pronografi, apalagi mengkriminalisasinya.
  • Kedua, ketidakjelasan dalam definisi dan prosedur akan menyulitkan penegak hukum dalam menangani kasus yang dipandang sebagai pornografi.
  • Ketiga, pengaturan terhadap ruang privat yang dipaksakan untuk diatur dikhawatirkan akan menimbulkan pengekangan, pemaksaan, bahkan kekerasan Negara terhadap warga Negara melalui otoritasasi terhadap sekelompok orang yang akan bertindak sebagai “polisi moral” dalam BAPPN (merujuk pada pengalaman empiris yang terjadi dalam masyarakat akhir-akhir ini).
  • Keempat, intervensi Negara terhadap ruang privat akan menyebabkan hilangnya hak-hak sipil warga Negara.

 

  1. 4.      PENGARUH BURUK PORNOGRAFI

Pengaruh buruk pornografi telah banyak membawa korban, khususnya perempuan dan anak-anak, untuk dijadikan alat dari komoditas idustri pornografi. Penelitian yang dilakukan sebuah lembaga swadaya masyarakat pada tahun 2007 dengan Koordinaot Peri Umar Farouk yang membentuk sebuah gerakan bernama Jangan Bugil Depan Kamera (JBDK), diketahui terdapat 100.000 situs materi pornografi anak yang ada di internet. “Penelitian ini juga mengungkap hamper 89 persen chatting (obrolan elektronik) anak dan remaja berkonotasi seksual. Dan rata-rata usia 11 tahun adalah usia anak termuda sebagai pengakses pornografi. Dan 90 persen akses internet berbau pornografi itu, dilakukan anak justru saat mereka sedang mengerjakan tugas sekolah atau saat belajar bersama, “ujar Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Meutia Hatta Swasono dalam Simposium Jurnal Antropologi Indonesia di Jakarta, baru-baru ini.

Menurut Meutia, selain data ini, dinyatakan juga oleh penelitian JBDK bahwa 90 persen dari 500 buah video porno atau lebih, yang telah beredar di kalangan remaja menunjukkan, para actor dan aktris film porno itu 100 persen merupakan anak-anak dan remaja yang asli orang Indonesia. Mereka kebanyakan masih berstatus pelajar dan mahasiswa. Dikatakan, hala yang semakin memprihatinkan adalah, semakin muda, yakni pelajar SMP. “Apa yang dimaksud bugil di depan kamera adalah melakukan membuka pakaian atau bugul karena iseng, karena ancaman atau pun tanpa paksaan, yang diikuti dengan eksploitasi seksual dan perkosaan. Adegan ini kemudian direkam dalam kamera HP yang selanjutnya dapat dijadikan alat memaksa korban untuk mengikuti kemauan orang yang menintimidasi korban untuk mengikuti kemauan orang yang mengintimidasi korban, “tukanya.

Diungkapkan, modus operandinya pada setiap korban hamper sama, yaitu seorang remaja putrid mula-mula melakukan dengan sukarela, kemudian ketika putus berpacaran, mantan pacarnya menyebarkan gambar itu lewat HP kepada banyak orang, yang menyebabkan korban mengalami shock, tekanan mental berkepanjangan, termasuk pula orangtuanya. “deskripsi penelitian Gerakan Jangan Bugil Depan Kamera ini, sungguh memprihatinkan,” tutur Meutia.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: