Kejahatan Komputer dan Cyber

KEJAHATAN KOMPUTER DAN SAIBER

 

  1. A.     PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi Komputer, telekomunikasi, dan informasi telah berjaln sedemikian rupa sehingga pada saat ini sudah sangat jauh berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Pemanfaatan teknologi tersebut telah mendorong petumbuhan bisnis yang pesat, karena berbagai informasi telah dapat disajikan dengan canggih dan mudah diperoleh, dan melalui hubungan jarak jauh dengan memanfaatkan teknologi telekomunikasi dapat digunakan untuk bahan melakukan langkah bisnis selanjutnya. Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi tidak perlu bertemu face to face, cukup melalui peralatan komputer dan telekomunikasi, kondisi yang demikian merupakan pertanda dimulainya era saiber dalam bisnis.

Dampak positif tersebut tidak berlangsung demikian, disisi lain timbul pikaran pihak-pihak lain yang dengan itikad tidak baik mencari keuntungan dengan melawan hukum, yang berarti melakukan pelanggaran dan kejahatan.

Sisi perkembangan feneomena tingkah laku sosial ini sesungguhnya, bahwa dengan perkembangan yang eksplosif, telekomunikasi mendorong pula kekuatan simultan timbulnya ekonomi global yang luas.

Telekomunikasi akan melengkapi infrastruktur setiap industry dan perusahaan yang beraing dalam pasar dunia. Bisnis komunikasi akan berkembang berlipat ganda kea rah interkorektivitas global. Dalam proses interkonektivitas tersebut, industry telekomunikasi dikombinasikan pemanfaatannya dengan telepon, televise, computer dan konsumen elektronik menjadi kekuatan global, namun jika tidak hati-hati dapat menciptakan kekacauan.

Di abad ke – 21 terdapat new rules atau norma berupa code of conduct universal. Tapi disisi lan, norma yang didasakan pada ekspektasi berupa tingkah laku individual, dalam hal ini pemain terkecil di dunia bisnis ingin memperluas aturan ekonomi global. Sementara di pihak lain terjadi kompromi atas standar etika moral, hal ini terjadi dalam duapuluh tahun terakhir ini, bahkan berbagai kejahatan telah berlangsung di mana-mana.

Dalam keadaan tersebut, kemudian timbul gerakan masyarakat untuk mengembangkan hukum, peraturan, norma tidak tertulis dan upaya-upaya unuk memelihara harmoni sosial. Jika suatu kejahatan terjadi, masyarakat akan beraksi, bahwa hal tersebut merupakan sesuatu hal yang salah, yang perlu dicegah. Pencegahan melalui pengaturan dapat terbatas pada lokasi tertentu, misalnya kota, negara bahkan global. Seperti kejahatan komputer dan saiber yang telah berkembang di Indonesia, hal ini perlu ada peraturannya, agar dapat mencegah dampak negatif, mendorong dampak positif, sehingga terjadi kondisi sosial yang harmonis.

  1. B.     PERKEMBANGAN TEKNOLOGI KOMPUTER DAN SAIBER

Mengikuti perkembangan teknologi komputer, teknologi telekomuniksai dan informasi yang sangat pesat pada saat ini, namun agar dapat membandingkan dengan perkembangan awal komputer, sebaiknya melihat apa yang terjadi ratusan tahun yang lalu.

Seperti diketahui alat yang digunakan untuk memudahkan perhitungan diketemukan empat abad sebelum masehi, yang disebut Abacus di Babylonia. Berkat sstem hitungan decimal yang diperkenalkan oleh budaya Arab pada abad ke-VIII dan abad ke-IX, maka ini menyebabkan perhitungan matematika dapat dipermudah. Pada tahun 1614, John Napier menemukan system Logaritma, yang memudahkan perkalian dan pembagian, penambahan dan pengurangan. Selanjutnya pada tahun 1623 Wilhein Schickard, guru besar dari Jerman menemukan kalkulator mekanis, yang mampu menghitung sampai dengan enam digit. Alat tersebut kemudian disempurnakan oleh Blaise Pascal tahun 1642, sehingga mampu menghitung delapan digit, sedangkan Joseph Marie Hacquard menemukan mesin otomatis yang di control dengan punch – cards. Sementara itu, Charles Babbage dari Inggris mengkonsepkan Differnce Engine tahun 1820 dan 1821 yang di design untuk table astronomi, yang disusul dengan temuannya yang lain berupa Analytical Engine yaitu computer mechanic, yang mampu memecahkan maslah matematika dengan menggunakan Punch – Cards. Tahun 1833, Agusda Ada Biron bertemu Babbage yang kemudian menemukan dasr-dasar Computer Programming dan analitis.

Setelah lama computer mekanik mengalami perkembangannya, kemudian dimulailah jaman computer elektronik, yaitu dengan ditemukannya calculator yang dapat deprogram oleh Konrad Zuse, seorang insinyur Jerman. Pada akhir tahun 1943 telah dioperasionalisasikan computer colossu yang menggunakan code breaking disusul ENIAC (Electronic Numerial Integrator Analyzer an Computer) di Universitas Pensylvania tahun 1945.

Perkembangan lebih lanjut adalah dengan diketemukannya transitor tahun 1947 oleh Bell Telephone Laboratories, dan disusul dengan computer UNIVAC tahun 1951 dan EDVAC tahun 1952. computer mini mulai diperkenalkan berkenaan dengan temuan integrated circuit oleh Twxas Instrument dan Fairchild Semiconductor tahun 1959. tahun 1968 DougEngelbart memperkenalkan word processor, sementara itu antara chip yang makin besar kapasitasnya, yang akhirnya menjadi micro processor.

Pada tahun 1974 diperkenalkan Personal Minicomputer yang di design oleh Jonathan A Titus, disusul oleh komputer MITS A-Tair 8800, dan sejak saat itu lahirlaah mocrosoft yang kemudian menjadi perusahaan raksasa. Tahun 1980 Apple menguasai 50% pasaran personal komputer, sementara IBM mendekati Microsof untuk menembangkan BASIC untuk proyek personal komputer hingga tahun 1989 penjualannya mencapai US $ 1 miliar.

Perkembangan yang paling mutakhir terhadap komputer bersama-sama dengan tehnologi telekomunikasi dan informasi adalah menghasilkan berupa Computer Network, yaitu time –  sharing, konsep menghubungkan sejumlah besar pengguna terhadap suatu single computer melalui remote terminal, dibangun oleh MIT tahun 1950-an dan permulaan tahun 1960. dari sni kemudian disusul dengan perkembangan tahun 1962 oleh Paul Barau dari RAND membangun ide distributed, yang tahun 1969 ARPANET membangun ide dasar internet, dan tahun 1974 BBN membuka Public Pocket Swiched network – Telenet yang pertama USENET (link antara University North Carolina dan Duke University) diluncurkan tahun 1979, dan pada tahun tersebut University of Essex meluncurkan MUD yang pertama. Tahun 1982 TCP / IP ditetapkan sebagai standar ARPANET. Jumlah network host yang pada tahun 1987 berjumlah 10.000, tahun 1989 menjadi 100.000, perkembangan yang luar biasa. Inilah yang disebut era saiber.

  1. C.     PERKEMBANGAN MASALAH KEJAHATAN KOMPUTER DAN SAIBER.

Jika mengikuti kasus-kasus kejahatan komputer dan saiber terjadi, dan juka hal tersebut dikaji dengan menggunakan criteria peraturan hukum pidana konvensional, maka ternayat bahwa dari segi hokum, kejahatan komputer dan saiber bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana.

Dalam kaitan ini jika dilihat dalam pearaturan perundang-undangan yang konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer dan saiber adalah penipuan, kecurangan, pencurian dan perusakan, yang pada pokoknya dilakukan secara langung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku. Sementara jika hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana saiber, maka kejahatan komputer dan saiber dapat berbentuk.

  1. Penipuan Komputer yang mencakup :
    1. Bentuk dan jenis penipuan adalah berupa pencurian uang atau harta benda yang menggunakan sarana komputer/ saiber dengan melawan hukum, yaitu dalam bentuk penipuan data dan penipuan program, yang secara terinci adalah :

-       Memasukkan instruksi yang tidak sah, yaitu dilakukan akses suatu system dan memasukkan instruksi untuk keuntungan sendiri dengan melawan hukum, misalnya : transfer.

-       Mengubah data input, yang dilakukan seseorang dengan cara memasukkan data untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Misalnya : memasukkan data gaji pegawai melebihi yang seharunya.

-       Merusak data, yaitu dilakukan seseorang untuk merusak print out atau out put dengan maksud untuk mengaburkan, menyembunyikan data atau informasi dengan itikad tidak baik.

-       Penggunaan komputer untuk sarana melakukan perbuatan pidana yaitu dalam pemecahan informasi melalui komputer yang hasilnya digunakan untuk melakukan kejahatan, atau mengubah program.

  1. Perbuatan pidana penipuan, yang sesungguhnya dapat termasuk unsure perbuatan lain, yang pada pokonya dimaksudkan menghindarkan diri dari kewajiban, misalnya pajak atau untuk memperoleh sesuatu yang bukan hak atau miliknya melalui sarana komputer.
  2. Perbuatan curang untuk memperoleh sarana tidak sah harta benda milik orang lain. Misalnya : seseorang yang dapat mengakses komputer, mentrasfer rekening orang ke rekeningnya sendiri sehingga merugikan orang lain.
  3. Konspirasi penipuan, yaitu perbuatan pidana yang dilakukan beberapa orang bersama-sama untuk melakukan penipuan dengan sarana komputer.
  4. Pencurian, yaitu dengan sengaja mengambil dengan melawan hukum hak atau milik orang lain dengan maksud untuk dimiliknya sendiri.
  1. Perbuatan pidana penggelapan, pemalsuan pemberian informasi melalui, komputer, yang merugikan pihak lain dan menguntungkan diri sendiri.
  1. Hacking adalah melakukan akses terhadap sistem komputer tanpa seijin atau dengan melawan hukum, sehingga dapat menembus sistem pengamanan komputer yang dapat mengancam berbagai kepentingan.
  1. Perbuatan pidana komunikasi, yaitu hacking yang dapat membobol sistem o-line komputer yang menggunakan sistem komunikasi.
  1. Perbuatan pidana perusakan sistem komputer, baik merusak data atau menghapus kode-kode yang menimbulkan kerusakan dan kerugian. Termasuk dalam golongan perbuatan ini adalah berupa penambahan atu perubahan program, informasi, media, sehingga merusak sistem, demikian pula sengaja menyebarkan virus yang dapat merusak program dan sistem komputer, atau pemerasan dengan menggunakan sarana komputer/ telekomunikasi.
  1. Perbuatan pidana yang berkaitan dengan hak milik intelektual/ hak cipta dan hak paten, berupa pembajakn dengan memproduksi barang-barng tiruan untuk mendapatkan keuntungan melalui perdagangan.

Jenis perbuatan pidana tersebut pada dasarnya adalah dapat berlaku jika komputer dihubungkan dengan teknologi telekomunikasi dan informasi sehingga menjadi kejahatan saiber, terutama dengan berkembangnya teknologi internet.

Perkembangan terakhir internet yang merupakan jaringan komunikasi data global yang berbasis protocol komunikasi dapat mendorong timbulnya infrastruktur komunikasi data yang murah dan missal. Dengan adanya infrastruktur tersebut mendorong orang untuk melewatkan suara semacam telepon. Karena itu, perkembangan teknologi tersebut mendorong timbulnya teknologi yang memungkinkan komunikai suara dan faksimile melalui jaringan yang berbasis internet Protokol.

Teknologi mempunyai beberapa hal yang menguntungkan dibandingakn dengan telekomunikai melalui telepon biasa, antara lain :

  1. Harga peralatan yang murah karena perkembangan teknologi yang cepat, sedangkan teknologi PBX dan PSTN cenderung statis.
  2. Dengan makin murahnya komponen elektronik terutama chip DSP, maka kompresi suara yang dapat dilweatkan satu kanal suara dengan teknologi Volp yang dapat digunakan oleh delapan kanal, sehingga tariff komunikasi akan menurun, karena terjadi efisiensi badwidth.
  3. Bagi yang sudah mempunyai jaringan internal VOLP ini dapat segera digunakan karena tinggal menambah peralatan kecil dengan biaya yang murah.
  4. Teknologi VOLP menimbulkan aplikasi baru berupa penambahan service baru untuk Value Added Service (VAS) yang sudah ada.
  1. D.     PERKEMBANGAN BISNIS DAN KEJAHATAN SAIBER

Bahwa melalui informasi yang beragam dan jarak jauh dan timbulnya harapan mengenai perubahan ruang dan jarak, hubungan hokum baru terbentuk, entitas dan lembaga baru timbul, pola tingkah laku timbul dan pada gilirannya hokum harus mengakui perubahan tersebut. Namun demikian, tidak seperti halnya kaitan hukum yang langsung pada ilmu ekonomi, politik dan ideology, pola pengalaman, pola tingkah laku, yang kemudian menumbuhkan harapan baru atas sifat penggunaan informasi.

Perusahaan-perusahaan yang berskla dunia semakin banyak memanfaatkan fasilitas internet. Sementara itu, tumbuh transaksi-transaksi melalui elektronik atau on-line dari berbagai sector, yang kemudian timbul istilah e-banking memunculkan penggunaan internet dalam transaksi perbankan. Begitu juga investasi pada sejumlah kegiatan usaha e-commerce juga mencapai jumlah besar. Perkembangan yang pesat dalam pemnfaatan jasa intrnet tersebut ternyata menimbulkan dampak negative lain, yaitu dalam bentuk perbuatan kejahatan dan pelanggaran, yang kemudian muncul istilah cybercrime, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari computercrime. Dalam menghadapi tantangan perkembangan cyber low ini, konsep hukum cyberspace, cyberline yang dapat menciptakan komunitas pengguna jaringan internet yang luas, yang melibatkan 160 negara menimbulkan kegusaran para praktisi hukum untuk menciptakan pengamanan melalui regulasi, khususnya perlindungan terhadap milik pribadi.

Dalam menghadapi perkembangan kejahatan saiber yang melibatkan berbagai pihak dengan yuridis territorial, waktu, hukum, Negara, pemerintah, sistem yang berbeda, memang masing-masing pemerintah atau Negara harus tanggap, apakah masih dapat diselesaikan dengan hukum nasional yang berlaku, ataukah perlu pembaharuan dan kalau demikian apa perlu adanya konvensi internasional.

  1. E.     KASUS KEJAHATAN KOMPUTER DAN SAIBER

Terdapat beberapa kasus kejahatan komputer yang telah diajukan ke pengadilan. Mungkin hal ini agak lain dibandingkan dengan perbuatan pidana saiber, namun mengingat sarana yang digunakan dapat masuk di bidang komputer, telekomunikasi, dan informasi, maka dapat dijadikan contoh kasus.

  1. Kasus mutasi kredit fiktif melalui komputer BDN cabang Jakarta – Bintaro Jaya, dilakukan oleh terdkwa dengan mempersiapkan beberapa rekening untuk menampung mutasi tanpa nota (fiktif), baik dengan cara menggunakan rekening milik orang lain maupun menghidupkan rekening yang tidak aktif.

Setelah tersedianya rekening tersebut, kemudian terdakwa telah melakukan peyetoran fiktif ke rening-rekening tersebut. Dari rekening tersebut kemudian terdakwa mentrasfer ke dalam beberapa rekening yang dipresiapkan lebih dlu di bank-bank lain. Bahwa penyusunan dakwaan dilakukan terbalik, yaitu dakwaan primer atas dasar pasal 1 ayat 1 (b) UU No. 3 / 1971, sedangkan dakwaan subsidaie adalah pasal 1 ayat 1 (a). meski kedua ayat tersebut memuat ancaman pidana yang sama, tapi sub a lebih sulit dibuktikan. Menurut pertimbangan PN Jakarta dengan menggunakan Pasal 362 KUHP terutama untuk tahap pengambilan barang (kartu-kartu nasabah, berkas jurnal pendebetan dan pengkreditan fiktif, salinan rekening Koran, disket yang kemudian diragukan, karena sulit dibuktikan, namun akhirnya dijadikan keputusan bahwa yang dilakukan terdakwa adalah tindak pidana pencurian.

  1. Sebuah artikel di Harlan Suara Pembaruan sebagai hasil wawancara dengan RM. Roy Suryo, menyebutkan bahwa, kegiatan saiber kini marak di lima kota besar Indonesia dan dalam taraf yang cukup mengkhawatirkan. Tidak perlu terkejut jika masalah itu sebentar lagi akan meledak menjadi hal yang sangat memalukan bangsa.

Para hacher (Kud Sewa) ini rata-rata anak muda yang kelihatannya kreatif, tapi sebenarnya mereka mencuri nomor kartu kredit melalui saiber. Bagaimana proses kejahatan saiber terjadi? Para hacher tersebut melakukan pencurian melalui internet, yaitu membeli barang dengan kartu kredit milik orang lain di luar negeri yang diperoleh melalui internet.

Roy Suryo mengaharapkan bahwa untuk mengantisipasi kejahatan saiber diperlukan perangkat hukum semalam, badan pengawas penggunaan internet atau undang-undang elektronik yang dapat member sanksi hukum terhadap pelanggaran dan kejahatan dibidang tersebut. Dalam hubungan ini BCA Card Center mengakui telah banyak pengaduan nasabahnya pemilik kartu kredit yang merasa nomor kartu kreditnya digunakan orang lain untuk pembelian barang lewat internet, karena itu BCA Card Center mengharapkan kepada nasabahnya agar tidak mudah memperlihatkan kartu kredit kepada pihak lain.

  1. Kasus pemalsuan/pencurian di Bank Danamon pusat tahun1998 yang melibatkan terdakwa BH secara bersama-sama dengan KH sehingga mengakibatkan kerugiaan Bank Danamon sebesar 372.100.000,-. Adapun proses pmbuatan tersebut diawali dengan membuka rekening di Bank Danamon cabang utama dengan alamat dan nama palsu, dan KH bekerja di ruang rekonsiliasi pada cabang tersebut membantunya. KH dengan cara diam-diam mempelajari bagaimana mengoperasikan komputer untuk melakkan akses. Setelah mengerti KH menggunakan komputer di ruang kerjanya dan dengan menggunakan ID user dan password tertentu memindahkan uang dari rekening rupa-rupa uang muka kantor pusat. Dari sini kemudian dikreditkan ke rekening yang telah dibuka. BH di cabang utama Bank Danamon.

BH dituntut jaksa melakukan tindak pidana pemalsuan menurut pasal 264 (2) KUHP. Putusan PN Jakpus menjatuhkan pidana penjara kepada BH selama 18 tahun dikurangi masa tahanan.

  1. Terdapat kasus-kasus lain diantaranya kasus di Bank Danamon Glodok Plaza Tahun 1990 yang modus operasinya hampir sama dengan yang terdapat pada Bank Danamon Pusat. Disamping itu tardapat kasus uang tabanas BRI Jatinegara Timur 1991 dengan modus operasinya menyalahgunakan rekening tabanas pasif dengan cara mengubah nama nasabah dan mencantumkan saldo yang sesungguhnya tidak ada. Kemudian dengan mengisi blanko buku tabanas yang tanpa sepengetahuan teller dan dengan bekerja sama dengan pihak lain serta menggunakan password milik teller, kemudian memindahkan uang tabungan tersebut.
  1. F.      SEGI HUKUM KEJAHATAN KOMPUTER DAN SAIBER DI INDONESIA.

Pemerintah telah mengeluarkan undang-undang nomor 36 tahun 1999 tentang telekomunikasi, yang merupakan pengganti undang-undang nomor 3 tahun 1989 tentang telekomunikasi. Alasan mengapa dikeluarkan undang-undang ini tercantum dalam konsiderans, terutama karena era globalisasi dan perkembangan tehnologi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dari cara pandang terhadap telekomunikasi.

Dalam penjelasan umum undang-undang ini, disebutkan bahwa salah satu alas an dikeluarkannya undang-undang ini adalah, sebagai Negara yang aktif dalam membina hubungan antar Negara atas dasar kepentingan nasional, keikutsetaan Indonesia dalam berbagai kesepakatan multilateral menimbulkan berbagai konsekkuensi yang harus dihadapi dan diikuti. Dalam hubungan nya dengan kejahatan dan pelanggaran komputer dan saiber, dalam undang-undang telah mengatur hal-hal :

  1. Penyelidikan tindak pidana bidang telekomunikasi yang dapat menyidik adalah pejabat polri atau pejabat PNS;
  2. Sanksi administrative bagi yang melanggar :

-       Mengenai kontribusi dalam pelayanan universal (pasal 16 : 1 UU No. 36/1999);

-       Mengenai kewajiban menyelenggarakan jaringan telekomunikasi, wajib menjamin kebebasan pengguna untuk memilih jaringan (pasal 19);

-       Mengenai larangan bagi penyelenggara telekomunikasi untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusialaan, keamanan, ketertiban umum (pasal 21);

-       Mengenai kewajiban penyelenggara jaringan telekomunikasi menyediakan inter-koneksi apabila diminta penyelenggara jaringan telekomunikasi lainnya (pasal 25).

 

  1. G.    ANTISIPASI PENGATURAN DALAM HUKUM PIDANA

Sesungguhnya dapat dianalisis lebih lanjut adanya kejahatan komputer yang pernah terjadi dan tidak pernah diproses melalui peradilan atau yang pernah diatur dan belum terjadi.

Untuk mengumpulkan hal-hal tersebut, upaya yang dapat dilakukan adalah mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai peraturan perundang-undangan Negara lain, literature majalah dan brosur terutama mengenai hukum komputer dan saiber, kasus-kasus hukum yang pernah terjadi, informasi dan auditor pemerintah atau swasta.

Apabila bahan-bahan tersebut dapat terkumpul secara lengkap, kemudian didalami satu persatu, dikelompokan masalahnya, dikaji satu persatu, dirumuskan permasalahannya, apakah dapat dikategorikan sebagai kejahatan komputer atau saiber, maka hal ini dapat diajukan sebagai RUU sehingga diharapkan dapat diperlakukan sebagai undang-undang.

Upaya yang demikian adalah merupakan prevensi terhadap pelanggaran hokum computer dan saiber. Undang-undang telekomunikasi (UU No. 36/1999) adalah contoh keberhasilan menyusun kasus-kasus dibidang telekomunikasi, sehingga dapat dirumuskan perbuatan pelanggaran dibidang telekomunikasi yang yang diancam sanksi administratif.

Dengan pendekatan yang agak lain, seorang ahli hukum menganggap perlu untuk mengupayakan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan komputer related offences dengan melakukan berbagai langkah, antara lain :

-       Penetapan perbuatan apa yang menjadi Interest berbagai pihak ;

-       Penelitian mengenai apakah peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat digunakan untuk memproses kejahatan komputer dan saiber ;

-       Identifiksi penyalahgunaan komputer dan saiber yang melanggar kepentingan masyarakat ;

-       Identifikasi kepentingan masyarakat yang perlu dilindungi dalam kaitannya dengan penggunaan komputer informasi dan telkomunikasi ;

-       Identifikasi dampak penetapan peraturan terhadap aspek sosial dan ekonomi.

Dalam rangka penegakan hukum terdapat perbedaan pendapat tentang perlu tidaknya membentuk peraturan perundangan baru dengan merumuskan kejahatan komputer dan saiber.

Dikatakan lebih lanjut, bahwa hukum kontrak dan dagang tidak lagi memadai untuk mengatur internet terutama mengenai masalah hukum yang muncul berkaitan dengan :

  1. keabsahan dokumen dan catatan elektronik tanpa tanda tangan ;
  2. bagaimana membedakan objek transaksi dalam bentuk barang bergerak, tidak bergerak dan benda tidak bertubuh ;
  3. terutama kalau ada wanprestasi barang tidak sesuai dengan gambar dan pembayaran melalui kredit card ;
  4. Jurisdiksi peradilan

Namun perlu disadari bahwa penggunaan internet dapat dislahgunakan untuk melakukan cyberthreat, cyberterrorism, dan cybertalking, serta memudahkan seseorang merusak moral seperti perjudian, prostitusi, maupun pornografi.

Dari uraian diatas dan analog dengan berbagai perubahan fenomena social ekonomi, dan teknologi ternyata perlu direspons oleh pengaturan hukum baru, misalnya batas laut territorial, pembuktian dalam proses hukum, hak tanggungan dalam hukum tanah, demikian pula fenomena perkembangan teknologi komputer, informasi dan telekomunikasi juga perlu direspons dengan mengatur tata cara penggunaanya dengan untuk melindungi kepentingan pribadi maupun perlindungan hukum trhadap masyarakat dari kepentingan umu.

  1. H.    KESIMPULAN DAN SARAN

Mengikuti perkembangan teknologi komputer, informasi dan telkomunikasi yang cepat dapatlah diketahui bahwa komputer yang semula dimaksudkan sebagai alt untuk mempercepat dan memudahkan perhitungan, setelah dikombinasikan dengan teknologi komunikasi secara on-line tidak saja lokal nasional bahkan global melalui satelit dan bersamaan dengan berbagai perkembangan kegiatan lainnya, antara lain niaga dalam bentuk e-commerce, maka memerlukan penyesuaian kontrak dan syarat-syarat transaksi baru. Hukum baru di berbagai Negara maju, termasuk Indonesia, walaupun khusus di Indonesia masih ketinggalan.

Perkembangan teknologi yang sedang marak untuk objek bisnis adalah apa yang disebut Voice Over Internet Protocol yang merupakan teknologi komunikasi data yang mendorong terciptanya suatu infrastruktur komunikasi data yang murah dan missal. Dengan adanya infrastruktur tersebut menyebutkan orang berpikir untuk memanfaatkannya dengan melewatkan suara, hal ini lah yang mendorong berkembanganya teknologi voll, yang memungkinkan komunikasi suara dan fax melalui jaringan yang berbasis IP (Internet Protocol) untuk dijalankan diatas infrastruktur jaringan packet network, potensi teknologi tersebut dapat menjadi pesaing yang serius terhadap saluran telepon biasa, karena lebih murah walaupun kualitas suaranya belum jelas pengaturannya, ini lah yang diharapkan ada respons dalam regulasi.

Perkembangan hukum komputer di dunia sudah mencapai tahapan yang tepat, begitu juga regulasi yang diberlakukan di berbagai Negara seperti Amerika, Belanda, Singapura, PBB berupa e-signature, e-commerce, e-transaction, namun Indonesia belum memilikinya. Dalam pada itu ternyata perkembangan hukum komputer dan saiber juga mendorong pemikiran baru di berbagai kalangan sipil, dagang,  dan pidana.

Dari berbgai contoh kasus kejahatan komputer dan saiber di Indonesia, masih diproses  atas dasar landasan hukum yang tradisional, sehingga menimbulkan kesan bahwa ada pemaksaan penggunaan landasan hukum. Karena itu dengan berkembangnya teknologi komputer telekomunikai dan informasi mengharuskan kita agar tanggap dalam pemikiran hukum yang berlaku, dengan menjalankan kebijakan regulasi yang tepat.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , , . Bookmark the permalink. 6 Comments.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: