Hukum Kenegaraan

HUKUM KENEGARAAN

Hukum kenegaraan adalah system aturan yang mengatur tatacara penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan bahasa lain hokum kenegaraan adalah hokum politik dalam arti ‘hukum yang mengatur tata cara kehidupan politik suatu negara’. Dalam perkembangan hukum saat sekarag ini, hukum kenegaraan sering disebut dengan hukum politik.

Ruang lingkup hukum kenegaraan meliputi masalah bentuk, dasar serta system mekanisme penyelenggaraan kenegaraan. Hukum kenegaraan terbagi atas Hukum Tata Negara dan Hukum Tata Pemerintahan, yang dalam kajian ilmu sering disebut dengan Hukum Administrasi Negara (HAN) atau Hukum Tata Usaha Negara (HTUN).

 

  1. 1.    Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara adalah istilah yang sering digunakan oleh para ahli hukum untuk menyebut system aturan yang mengatur tentang status, bentuk serta mekanisme penyelenggaraan negara.

Definisi hukum tata negara lebih menjelaskan tentang hukum tata negara, antara lain :

a)    Scholten (dalam Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, 1988 : 24) menyebutkan bahwa Hukum Tata Negara adalah “ hukum yang mengatur organisasi negara”. Senada dengannya adalah pendapat yang dilontarkan oleh logemann (19888:25).

b)    Hans Kelsen mengartikan hukum tata negara dengan menggunakan istilah “mengatur proses kenegaraan dalam keadaan diam (state in stationair)”

c)     Wade dan Phillips dalam bukunya Constitutional Law (1936) merumuskan, bahwa : ‘The Constitutional Law is then that body of rules which prescribes (1) the structure (2) the functiona of organs of central and local government’ yang pendapatnya kemudian disempurnakan dalam bukunya yang terbit tahun 1960 dengan “In the generally accepted of the structure of the principal organs of government and their relationship to each other and the determine their principal fungctions.”

 

Dari definisi tentang hukum tata negara diatas, dapat disimpulkan bahwa kandungan hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi, susunan organisasi serta fungsi organisasi kenegaraan.

Sumber hukum tata negara yang menjadi tempat mencari rujukan tentang aturan-aturan kenegaraan adalah :

  1. Undang-Undang Dasar 1945, yang di dalamnya mengatur tentang segala hal ikhwal mekanisme kehidupan negara secara mendasar, berdasarkan semangat zaman yang terjadi di Indonesia. Oleh karenanya terjadinya perubahan-perubahan pandangan bangsa berakibat terjadinya Amandemen Undang-undang Dasar 1945, yang samapai saat ini telah mengalami dua kali amandemen (Penyempurnaan isi pasal berdasarkan semangat reformasi yang mucul 1998). Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pada prinsipnya berkisar pada :

(a)  Membatasi kewenangan presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, terutama dalam mekanise pembuatan undang-undang, sehingga lebih proporsional dibandingkan dengan kekuasaannya pada masa Orde Baru yang sedemikian besar sehingga nyaris memandulkan fungsi legislative;

(b)     Memperluas kewenangan legislative (DPR) dalam mekanisme kehidupan benegaraan sebagai lembaga control, baik dalam penciptaan undang-undang (sebagai produk hukum) maupun dalam menjalankan fungsinya yang lain, sehingga kewenangan lembaga tersebut dapat menjadi penyeimbang yang harmonis dalam kehidupan politik (bernegara);

(c)     Mereposisi kedudukan dan fungsi MPR, dari fungsinya semula yang secara implicit diletakan sebagai lembaga tinggi negara ;

(d )    Memerinci hak-hak asasi manusia secara detail sebagai dasar pelaksanaan kehidupan kenegaraan yang lebih humanistis (dalam arti setiap kebijakan serta tindakan aparatur negara harus menempatkan HAM dalam posisi utama).

  1. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, yang dihasilkan oleh lembaga tinggi negara dan mencerminkan representasi seluruh kekuatan bangsa Indonesia, karena saat ini para anggotanya mayoritas dipilih berdasarkan mekanisme pemilihan umum dan sebagian kecil diangkat berdasarkan pertimbangan rpresentasi golongan dan profesi, yaitu utusan golongan dan TNI/PLRI. Ketetapan MPRRI merupakan sumber hokum utama karena dari produk yang dihasilkan dapat dijadikan pedoman utama bagi lembaga eksekutif maupun penyelenggara negara yang lain untuk melaksanakan tugasnya secara benar dan sesuai hokum.
  2. Undang-undang, yaitu peraturan yang di ciptakan oleh lembaga-lembaga yang berkompeten (DPR dan presiden), yang materinya berkaitan dengan susunan dan fngsi lembaga tinggi negara. Contoh:

(a) undang-undang nomor 15 thun 1985 tentang mahkamah agung, yang memberikan ruang gerak lembaga tertinggi di bidang pengelolaan hukumdan keadilan ;

(b) undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang dalam perspekif kehidupan bernergara memiliki kemampuan mengubah paradigma kedipan bernegara yang semula besifat sentralistis menjadi desentralistis dan mengakibatkan perubahabn tata pikir dan tata tindak bagi para penyelenggara negara secara luas

(c) undang-undang no. 2 tahun 2002 tentang kepolisian republik Indonesia , yang merupakan perubahan kedudukan polisi, dari semula yang menjadi bagian dari angkatan bersenjata republik Indonesia, menjadi semata-mata berkedudukan sebagai lembaga penegakan hukum yang secara opersional di bawah ini presiden undang-undang ini  juga ikut mengubah paradigma hukum Indonesia yang semula menjadikan polisi secara strukrual kurang mandiri karena keberadannya dikontrol oleh lembaga nonyuridis (ABRI dan panglima ABRI) kini posisi polisi menjadi begitu sentral dalam penegakan hukum. Namun  demikian kenyataan di lapangan , kiprah penegakan hukumnya masih perlu diuji.

  1. Peraturan perundangan lainya, seperti peraturan pemerintah dan keputusan presiden (yang di buat presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ), merupakan sumber hukum tata negara yang penting karena dari kedua sumber tersebut bisa dicari dan didapatkan informasi tentang rangkaian hukum tata di negara secara detail dan terinci.
  2. Kebiasaan Ketatanegaraan (convention), yaitu kebiasaan-kebiasaan yang tumbuh dalam kehidupan bernegara. Kebiasaan yang tumbuh atau muncul mengiringi kehidupan bernegara sama pentingnya dengan peraturan perundangan secara tertulis karena kebiasaan ketatanegaraan yang dilakukan berulang kali akn diterima dan ditaati dalam praksis ketatanegaraan. Contoh pidato ketatanegaraan setiap tanggal 16 agustus yang muncul pada awal Orde Baru, merupakan kebiasaan yang sampai saat ini menjadi ‘kebutuhan’ bagi khalayak untuk mendapatkn informasi kebijakan (politik) mutakhir setiap menjelang Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
  3. Traktat atau treaty, yaitu perjanjian yang dibuat oleh Indonesia dengan negara lain, baik yang bersifat bilateralmaupun multilateral. Traktat bersifat bilateral apabila melibatkan dua negara pembuat perjanjian, sedang traktat multilateral melibatkan lebih dari dua negara pembuat perjanjian. Dalam system hukum internasional (hukum antarnegara), proses pembuatan traktat biasanya melewati tahap-tahap sebagai berikut :

a)    Perundingan yang membicarakan masalah kepentingan masing-masing Negara pembuat perjanjian;

b)    Penetapan pokok-pokok hasil perundingan dengan pembubuhan paraf (sebagai tanda persetujuan) para peserta perundingan, yang dilanjutkan persetujuan masing-masing lembaga legislative (DPR) Negara pembuat perjanjian;

c)     Penandatanganan masing-masing Kepala Negara pembuat perjanjian;

d)    Pengumuman perjanjian yang ditandai dengan pertukaran piagam perjanjian.

 

Masalah-masalah atau isu-isu utama yang berkaitan dengan hukum tata Negara saat ini, antara lain :

1)    Pergeseran paradigma kenegaraan yang sangat signifikan, yang semula bersifat sentralistis, memusat dan bertumpu pada kekuasaan eksekutif (baca : presiden) bergeser k arah desentralistis (Sadu Wasistiono Dkk, 2000-4) disertai menguatkan poisi legislative dan masyarakat madani. Kecenderungan demikian pada gilirannya membawa implikasi terhadap hukum kenegaraan yang berhasil tercipta atau tersusun dengan memperhatikan perubahan social politik tersebut. Contoh konkret adalah Ketetapan MPR yang mengubah MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi yang satu tugasnya memilih presiden dan wakil presiden di masa mendatang dipilih langsung oleh rakyat

2)    Kehidupan kenegaraan mmasuki fase baru yang bersifat transisional, dimana masyarakat lebih berdaya dalam menyuarakan kepentingan serta pendapatnya dalam menyikapi tindakan dan kebijakan para pnguasa, baik melalui demontrasi, unjuk rasa ataupun melalui media lain sehinga setiap kebijakan penguasa cenderung lebih bias terkontrol secra kritis.

3)    Masyarakat madani yang dulu mnjadi silent mayority, yang diam tak berdaya karena ketatnya tindakan represi yang dilakukan rezim penguasa, kini secara radikal menjadi masyarakat yang kritis dan bahkan terkesan garang dalam menilai atau menyikapi aetiap perkembangan politik kenegaraan serta dimensi kehidupn yang lain yang muncul secara dinamis.

  1. 2.    Hukum Tata Pemerintahan

Hukum Tata Pemerintahan adalah system aturan yang pada dasarnya merupakan konsekuensi lebih lanjut atas diaturnya hukum tata Negara, yaitu mengatur hal ikhwal pelaksanaan atas kehidupan bernegara, yang meliputi aturan tentang bagaimana para aparat lembaga-lembaga Negara tersebut menjalankan tugas pemerintahan. Hans Kelsen mengungkapkan bahwa hukum tata pemerintahan adalah hukum tata Negara dalam kondisi Negara dinamis (state in dynamics).

Penamaan hukum tata pemerintahan di Indonesia relative beragam karena berkisar antara hukum tata pemerintahan, hukum administrasi Negara serta hukum tata usaha Negara. Hal ini bisa dipahami karena penamaan tersebut besumber dari istilah ‘administratiefrecht’, di mana kata ‘administrasi’ bisa diartikan sebagai administrasi atau tata usaha Negara dalam arti luas. Dengan demikian dapatlah ‘administratiefrecht’ diterjemahkan menjadi Hukum Administrasi Negara atau Hukum Tata Usaha Negara (Faried Ali, 1996:4).

Penggunaan istilah Hukum Tata Pemerintahan dan sejenisnya di lembaga-lembaga pendidikan tinggi pun beragam. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Fakultas Ilmu-ilmu Sosial dan Politik Universitas Hasanudin dan Universitas Airlangga menggunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan Lembaga Administrasi Negara menggunakan istilah hukum Administrasi Negara. Sementara Dalam Negeri Jatinangor pernah mempergunakan itilah Hukum Tata Usaha Negara sebelum  akhirnya digunakan istilah Hukum Tata Pemerintahan sebagai salah satu mata kuliah yang wajib dipelajari para mahasiswa (Praja). Dari ketiga istilah diatas, terdapat kesamaan objek yang menjadi sasaran pengaturan, yaitu tugas-tugas pemerintahan yang dilakukan aparatur pemerintahan.

Pada prinsipnya Hukum Tata Pemerintahan adalah sistem hukum yang mengatur bagaimana para aparatur Negara dan pemerintahan menjalankan tugas dan kewajiban pemerintahan. Faried Ali (1996:2) menyatakan hukum tata pemerintahan mengkaji kekuasaan aparatur pemerintah dan perbuatan yang dapat melahirkan hak dan kewajiban.

  1. a.  Subjek Hukum Tata Pemerintahan

Subjek hukum tata pemerintahan adalah :

1)    Pegawai Negeri yang terdiri ata pegawai negeri sipil, tentara, polisi serta pegawai Badan Usaha Milik Negara;

2)    Jabatan-jabatan, yang disusun berdasarkan fungsi serta susunan organisasi politik;

3)    Jawatan public, dinas-dinas public, badan usaha milik Negara dan daerah;

4)    Derah otonom;

5)    Negara.

 

  1. b.  Sumber Hukum Tata Pemerintahan

Sumber hukum tata pemerintahan antara lain :

1)    Undang-undang, yaitu berbagai undang-undang yang mengatur kehidupan pemerintahan, misalnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yag bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian.

2)    Pelaksanaan Pemerintahan, yaitu berbagai bentuk keputusan pejabat negara dan pemerintahan yang bisa dijadikan landasan hukum berikutnya.

3)    Yurisprudensi yang berkaitan dengan pemerintahan.

4)    Doktrin atau pendapat para ahli tata pemerintahan yang terkemuka, yang berupa hasil pemikiran yang bernas tentang berbagai aspek hukum tata pemerintahan, gejala-gejala hukum yang muncul serta sengketa-sengketa yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan.

 

 

  1. c.   Prinsip Hukum Tata Pemerintahan

Prinsip-prinsip hukum tata pemerintahan yng menjadi dasar atau pedoman dalam pembentukan hukum dan praksis pemerintahan menurut Faried Ali (1996:52-57) antara lain:

1)    Prinsip Legalitas (Legality Principle) yaitu prinsip yang merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara hukum, yang menyatakan bahwa setiap perbuatan, tindakan dan atau kebijakan aparatur pemerintah harus didasarkan pada hukum yang berlaku.

2)    Prinsip Oportunitas (Opotunity principle) atau disebut juga dengan prinsip diskresi (Prajudi 1983), yaitu prinsip bahwa pejbat pemerintahan dalam melakukan pengambilan keputusan memiliki kebasan yang dilandasi kebijaksanaan. Prinsip oportunitas tau diskresi disebut pula dengan prinsip Freies Ermessen (Bachsan Mustofa,1985). Prinsip atau asas ini merupakan implementasi dari penggunaan wewenang yang bersifat istimewa yang dimiliki oleh aparatur pemerintah. Kebebasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah adalah kebebasan pada sasaran yang dicapai tau manfaat yang ingin diraih. Istilah yang digunakan untuk manfaat yang ingin dicapai adalah doelmatigheid. Prinsip oportunitas dalam pelaksanaannya harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas. Artinya, kebebasan untuk proses pengambilan keputusan harus dilandasi oleh hukum yang berlaku bagi aparatur pemerintah.

3)    Prinsip Adaptasi, yaitu prinsip hukum yang menghendaki agar setiap pejabat pemerinthan dalam proses pengambilan keputusan selalu diberi kesempatan untuk mengadakan perubahan, sebagai langkah penyesuaian bagi dirinya terhadap tugs-tugas yang dihadapinya;

4)    Prinsip Kontinuitas, yaitu prinsip hukum yang menghendaki adanya jaminan keberlangsungan suatu keputusan yang telah ditandatangani terdahulu tetap berlaku walaupun pejabat tersebut telah diganti.

5)    Prinsip Prioritas, yaitu prinsip tata pemerintahan yang member perlindungan serta mengutamakan pada kepentingan umum. Makna prinsip ini adalah bahwa jabatan aparatur pemerintah dalam pengambilan keputusan harus selalu mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan peroranan atau kepentingan lainnya;

6)    Prinsip Keseimbangan, yaitu bahwa dalam setiap tindakan dan kebijakan pejabat pemerintahan harus mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban baik dalam tataran individual maupun dalam tataran social (menjangkau lapisan yang luas).

7)    Prinsip Kesamaan (Equality principle), yaitu prinsip hukum yang mewajibkan bagi setiap pejabat pemerintahan dalam setiap tindakan dan kebijakannya didasarkan atas penempatan dirinya sama dengan pihak lain.

8)    Prinsip Motivasi, yaitu prinsip hukum yang menhendaki agar setiap pejabat pemerintah agar dalam setiap tindakan dan kebijakannya terkandung dorongan yang kuat berdasarkan argumentasi (alasan) serta berdasarkan motivasi yang benar dan kuat.

9)    Prinsip Bertindak Cermat, yaitu prinsip hukum yang menuntut agar setiap pejabat pemerintah dalam setiap tindakannya didasarkan atas ketelitian dan kecermatan, karena setiap tindakannya tidak hanya berakibat bagi dirinya sendir tetapi juga berakibat bagi pihak lain dan memiliki dampak yang luas.

10)  Prinsip tidak boleh mencampuradukkan kewenangan, yaitu prinsip hukum bahwa setiap tindakannya, setiap pejabat pemerintahan tidak bleh mencampur adukkan kewenangan-kewenangan yang dimilikinya dengan pejabat atau lembaga yang lain. Prinsip ini sering disebut dengan Prinsip Exes de Pouvoir.

11)  Prinsip permainan yang layak (fair play principle), yaitu prinsip hukum yang menekankan agar dalam setiap tindakannya, aparatur pemerintah senantiasa mengikuti aturan yang layak dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada rakyat untuk mencari kebenaran dan keadilan atas tindakan yang telah diambilnya.

12)  Prinsip keadilan atau prinsip kewajiban, yaitu prinsip hukum yang menekankanbagi setiap pejabat pemrintah agar setiap tindakan dan kebijakannya senantiasa didasarkan atas keadilan dan menghindari kesewenang-wenangan. Prinsip ini memiliki akibat, apabila terjadi kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan kewenangan berakibat dapat dibatalkannya tindakan atau kebijakan yang dibuat pejabat pemerintah. Prinsip hukum ini juga disebut dengan Prinsip Tidak Boleh Melakukan Detournement de Pouvoir.

13)  Prinsip Menanggapi Pengaharapan yang Wajar, yaitu prinsip hukum yang menekankan agar pejabat pemerintah dalam setiap tindakannya terdorong untuk senantiasa memperhatikan harapan-harapan atau aspirasi yang tumbuh di kalangan masyarakat pengguna jasa pemerintahan.

14)  Prinsip peniadaan akibat-akibat suatu keputusan, yaitu prinsip hukum yang menuntun agar setiap tindakan dan kebijakannya, pejabat pemerintah senantiasa hrus memperhitungkan secara persisten setiap keputusan yang diambil sebagai usaha untuk menghindari akibat-akibat buruk yang timbul darinya.

15)  Prinsip perlindungan pandangan hidup, yaitu prinsip hukum yang menhendaki para pejabat pemerintah untuk senantiasa memberikan perlindungan terhadap pandangan hidup rakyatnya dalam setiap tindakan dan kebijakan yang diambilnya.

 

  1. d.  Materi Hukum Tata Pemerintahan

Materi hukum tata pemerintahan adalah materi peraturan perundangan yang dipergunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan di Indonesia. Materinya yang utama antara lain:

  1. Hukum tata penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang pertimbangan keuangan pusat dan daerah serta undang-undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), yang lebih popular dengan undang-undang tentang Otonomi Daerah. Ketiga undang-undang tentang merupakan satu perhimpunan yang dijadikan sebagai acuan dan rujukan utama penyelenggaraan pemerintahan saat ini yang mengalami pergeseran pardigma pemerintahan yang signifikan, dari semula sangat sentralistis, atau memihak ke pusat menjadi desentralistis yaitu memberikan keluasan daerah untuk mengurus dan mengembangkan daerah sebagai pusat pertumbuhan.
  2. Hukum agraria, yang dilandasi oleh Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria. Mengingat luas dan relevannya hukum agrarian, pada bagian berikutnya dibahas tersendiri.
  3. Hukum kepegawaian, yang dilandasi oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 dan telah disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985, yang pada prinsipnya mengatur mekanisme perekrutan, pembinaan serta pengembangan pegawai sebagai asset dan pelaku utama hukum tata pemerintahan.
  4. Hukum pajak yang landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang pajak. Pajak didefinisikan secara beragam oleh para pakar hukum pajak dan praktisi pajak. Edwin Seligman (dalam Santoso Brotodohardjo, 1998:3) menyatakan bahwa “tax is compulsery contribution from the person, to the government to defray the expenses incurred in the common interest of all without reference to special benefit conferred”. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya “Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong” di Unpad Bandung 1964 menyatakan bahwa “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma hukum, guna menutup biaa produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Sementara Rochmat Soemitro dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan menyatakan bahwa “Paak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri pajak adalah :

1)      Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya;

2)      Dalam pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah;

3)      Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah; pajak diperuntukan bagi pengeluran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.

Pajak sebagai salah satu andalan pemasukan negara untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan negara dari waktu ke waktu mengalami perubahan baik dalam struktur perpajakan maupun dalam mekanisme pengelolaannya.

Sumber hukum pajak yang menjadi dasar dan pedoman bagi berbagai kalangan perpajakan, baik praktisi (pelaksana perpajakan maupun pakar hukum, antara lain :

  1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan, yang telah diubah pertama kali dengan Undang-undang nomor 9 Tahun 1994 dan diubah untuk kedua kali dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.
  2.  Undang-Undang 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yang nerupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Pertambangan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
  4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tenteng Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Peolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.
  6. Hukum tentang Investasi (Penanaman Modal) baik dalam negeri maupun asing. Investasi atau penanaman modal yang baik dilakukan oleh investor domestic maupun asing, sangat diharapkan oleh pemerintah selaku penyelenggaraan kehidupan negara. Investasi oleh Ismail Sunny (1983:14) diyakini akan mampu menggerakan roda perekonomian negara, karena dari investasi tersebut akan diperoleh berbagai manfaat, antara lain :
    1. Mengalirnya devisa ke negara kita;
    2. Menampung tenaga kerja yang berlimpah didalam negeri, sehingga mengurangi pengangguran yang makin hari makin meresahkan para penyelenggara negara;
    3. Terjadi alih teknologi yang mengakibatkan peningkatan keterampilan angkatan kerja Indonesia.

Dengan demikian maka secara makro akan terjadi peningkatan kemakmuran bangsa Indonesia. Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri yang utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967, yang sampai saat ini masih digunakan sebagai dasar kebijakan penanaman modal di Indonesia. Pasang surut dunia investasi dialami Indonesia sebagai negara berkembang. Penanaman modal yang erat kaitannya dengan situasi politik. Masa keemasan penanaman modal pernah dilalui Indonesia pada tahun 1980-an dimana investasi lokal maupun asing mampu menggerakkan perekonomian Indonesia. Sayang sekali masa ini telah berlaku karena kondisi internal Indonesia saat ini tidak menggembirakan, yang ditandai antara lain :

  1. Situasi politik Indonesia yang rentan dengan pertikaian mengakibatkan para investor asing enggan untuk dating;
  2. Indonesia termasuk negara yang paling korup di Asia.

Korupsi sudah mencapai titik yang sangat memperhatinkan, karena susah sekali diberantas. Kemauan politik melalui berbagai keputusan hukum sejak dari Tap MPRRI No VIII Tahun 2000 yang memberikan rekomendasi arah pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme sampai dengan pembentukan berbagai komisi (KPKPN) sampai Komisi Antikorupsi, akan tetapi karena kultur bengsa kita yang sangat adaptif dengan KKN, banyak kalangan meragukan perubahan sikap mental bangsa Indonesia menjadi anti korupsi, sulit terwujud. Dampaknya investor enggan dating ke Indonesia, karena KKN menyebabkan ekonomi biaya tinggi bagi mereka.

  1. Hukum perburuhan. Perburuhan atau ketenagakerjaan merupakan masalah pemerintahan yang harus ditangani oleh pemerintah, karena walaupun hubungan perburuhan bersifat perdata antara buruh atau pekerja dengan majikan, akan tetapi implikasi masalah perburuhan akan berdampak pada perekonomian negara. Artinya, segala hal yang berkaitan dengan perburuhan, misalnya unjuk rasa atau pemogokan buruh akan berdampak luas dalam kehidupan politik. Sumber utama hukum perburuhan adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Pokok-Pokok Tenaga Kerja. Salah satu campur tangan yang dilakukan dalam rangka hubungan perburuhan adalah apabila terjadi sengketa perburuhan, harus diselesaikan lembaga tri partite yaitu pihak buruh yang biasanya diwakili oleh Serikat Buruh atau sejenisnya, majikan dan pemerintah.

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: