Hukum Acara Perdata

HUKUM ACARA PERDATA

 

  1. 1.    Pengertian

Di samping hukum perdta material (yang isinya mengatur tentang hak dan kewajiban orang dan badan hukum dalam konteks hubungan antarperorangan), terdapat hukum perdata formal atau lebih dikenal Hukum Acara Perdata, yakni hukum yang mengatur tentang tata cara penegakan hukum perdata material atau dengan istilah lain, hukum yang mengatur tentang tata cara beracara di muka pengadilan (perdata).

 

  1. 2.    Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata yang paling utama antara lain :

1)    Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 ;

2)    Herzeine Inlands Reglem (HIR) atau Reglem Bumi Putera yang diperbarui yang dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda Staadlblad No. 44 tahun 1941 serta Hukum Acara bagi masyarakat Jawa dan Madura (Recht Buiten geweten (RBg) tahun 1943) ;

3)    Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

4)    Undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

 

  1. 3.    Prinsip-prinsip Hukum Acara Perdata

Implementasi dari hukum acara perdata didasarkan atas prinsip-prinsip atau asas-asas hukum acara perdata yang dikenal luas di kalangan peradlian perdata, sebagai berikut :

 

1)    Hakim bersifat menunggu. Prinsip hukum ini bermakna bahwa inisiatif berperkara atau maju ke pengadilan sepenuh harus berasal dari para pihak yang bersengketa, bukan dari hakim. Bahkan jikalau para pihak sudah berada di depan meja hijau pun, diteruskan atau dihentikannya perkara mereka, inisiatif sepenuhnya tetap menjadi hak para terdakwa. Oleh karenanya menjadi kewajiban hakim pada saat sidang pertama, hakim wajib menawarkan perdamaian bagi para pihak. Artinya, para pihak pada kesempatan pertama harus diberikan kesempatan berdamai dan perkara yang mereka ajukan, sebaiknya diselesaikan secara kekeluargan di luar pengadilan. Prinsip hukum ini dikenal dengan pepatah “ tidak ada tuntutan hak, tidak asa hakim.” Prinsip hukum ini tercantum dalam Pasal 118 RIB dan Pasal 142 RBg.

 

2)    Hakim dilarang menolak perkara. Prinsip hukum ini bermakna apabila perkara sudah masuk (didaftarkan ke) pengadilan, maka tidak ada alas an bagi hakim untuk menolaknya dengan alasan tidak ada hukum atau aturannya. Prinsip ini mewajibkan para hakim untuk melakukan upaya menggali hukum atau menciptakan hukum yang baru sesuai kebutuhan para pihak. Prinsip ini tercantum dalam Pasal 14 UU Nomor 14 Tahun 1970.

 

3)    Hakim bersikap aktif. Prinsip hukum tersebut menekankan bahwa apabila para pihak telah bersepakat jalur pengadilan adalah para pihak telah bersepakatjalur pengadilan adalah jalur yang dipilih, maka hakim haru membantu para pencari keadilan serta berusaha keras untuk menemukan hukum yang seadil-adilnya dengan mengesampingkan hambatan dan rintangan untuk mencapai derajat peradilan yang cepat, murah dan bersahaja (sedea0rhana) (pasal 5 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970).

 

4)    Hakim harus mendengar kedua belah pihak. Prinsip hukum ini bermakna bahwa dalam menemukan hukum yang seadli-adilnya hakim harus mendengarkan fakta, alasan, pertimbangan serta alat-alat bukti yang disampaikan oleh kedua pihak secara berimbang dan tidak memihak. Ini berarti bahwa hakim tidak boleh hanya mendengarkan salah satu pihak saja, karena lawannya pun harus mndapatkan kesempatan yang sama dan seimbang. Oleh karenanya kehadiran kedua pihak adalah mutlak diperlukan (pasal 5(1) UU No, 14 Tahun 1970, Pasal 132a, 121 RIB serta Pasal RBg).

 

5)    Putusan harus disertai alasan. Prinsip hukum ini bermakna bahwa setiap putusan yang dijatuhkan oleh hakim senantiasa harus memiliki alasan yang objektif, factual serta logi dalam bingkai hokum. Hanya dengan alasan yng objektif, factual dan logislah maka putusan hakim akan memiliki wibawa dan bias dipertanggungjabwabkan. (Pasal 23 UU No. 14 Tahun 1970, Pasal 184 (1) RIB).

 

6)    Peradilan brsifat sederhana, cepat dan berbiaya ringan (murah). Prinsip hukm merupakan dambaan para pencari keadlian yang bermakna bahwa proses peradilan berlangsung secara jelas, tidak berbelit-belit, mudah dipahami para pihak serta lekas selesai. Dalam praktik peradilan (perdata) kondisi seperti ini sulit dicapai, karena seringkali suatu perkar tertunda-tunda sampai bertahun-tahun dan menghabiskan biaya yang tidak sedikit serta berjalan lamban, berbelit-belit dan membosankan para pencari keadilan. (Pasal 4 (1) UU No. 14 Tahun 1970).

 

 

7)    Peradilan berjalan objektif (Prinsip objektivitas). Prinsip hukum ini menekankan agar hakim berlaku objektif dan tidak memihak salah satu pihak yang berperkara dengan dalih apa pun kecuali karena kebenaran semata. (Pasal 5 (21) UU No. 14 Tahun 1970).

 

8)    Hakim tidak menguji undang-undang (menguji tidak dikenal). Prinsip hukum ini bermakna bahwa hakim Indonesia tidak mempunyai hak untuk menguji undang-undang. Mahkanah Agung (pasal 26 (1) UU No. 14 Tahun 1970) diberi hak menguji peraturan perundangan yang tingkatnya berada dibawah undang-undang dengan konsekuensi dapat menempatkan atau menyatakan sah atau tidaknya peraturan perundangan tersebut.

 

Hukum Acara Perdata (disamping Hukum Acara Pidana) merupakan instrument hukum pidana yang paling utama dalam penegkan hukum di Indonesia, karena peraturan perundangan tersebut merupakan ‘pintumasuk’ bagi setiap warga indonsia yang akan berprkara di muka pengadilan (perdata) untuk mempertahankan haknya terhadap orang lain. Istilah orang-orang yang berperkara di muka pengadiln perdata adalah ‘penggugat`yaitu pihak yang berinisiatif mengajukan perkara karena merasa haknya tidak di penuhi orang lain, dan `tergugat` adalah orang yang harus berperkara di pengadilan ,karena orang lain menginginkan yang bersangkutan untuk memenuhi kewajiban hukumnya. Dalam pengadilan perdata di mungkinkan adanya `gugatan balik`, sehingga bukan hal yang aneh apabila untuk suatu perkara, seorang tergugat menjadi tergugat menjadi penggugat  dan sebaliknya

 

  1. 4.    Alat bukti persidangan

Dalam  peradilan perdata, kebenaran yang harus dicapai pada perinsip adalah kebenaran yang hakiki. Akan tetapi pada umumnya yang bisa dan maksimal dicapai oleh proses peradilan perdata lazim disebut kebenaran formal, yaitu kebenaran yang dicari oleh para pihak. Alat bukti yan bisa disampaikan para pihak menurut Sudikno Metrokusumo (1981 : 93-150) meliputi :

  1. Alat bukti tertulis yaitu alat bukti yang sah secara hokum, yang ditandai oleh tanda tangan yang sah, materai atau cap (akta otentik) atau dibawah tangan.
  2. Kesaksian, baik saksi biasa atau saksi mata (yang memberikan kesaksian berdasarkan apa yang dilihat, dirasakan atau ditangkap dengan panca indra lainnya maupun saksi ahli (yang memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuan yang dimiliki).
  3. Pengakuan, yaitu petunjuk yang diakui atau dinyatakan oleh para pihak.
  4. Persangkaan (presumptions) yaitu dugaan kuat telah terjadi atau dilakukannya suatu wanprestasi oleh tergugat dan dugaan ini oleh penggugat dijadikan dasar tuntutan ke pengadilan.
  5. Sumpah, yaitu pernyataan khidmat yang diberikan atau diucapakan pada waktu member janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat mahakuasa dari Tuhan.

 

Dalam hukum acara perdata dikenal 3 macam sumpah, yaitu :

  1. Sumpah suppletoir yaitu sumpah pelengkap, yang diperintahkan hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang enjadi sengketa sebagai dasar putusan.
  2. Sumpah estimatior yaitu sumpah penaksiran, yang diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan jumlah ganti kerugian.
  3. Sumpah decisoir yaitu sumpah penentu atau sumpah pemutus, yang dimintakan oleh salah satu pihak kepada pihak yang lain. Pihak yang meminta pihak lain menyatakan sumpah disebut deferent, sedangkan pihak yang mengucapkan sumpah disebut delaat.

 

  1. 5.    Putusan dalam Hukum Acara Perdata

Putusan hakim dalam persidangan perdata adalah klimaks dari suatu proses pencarian kebenaran hukum yang dilakukan hakim berdasarkan prinsip-prinsip yang dikuasai serta diyakini hakim. Hakim diwajibkan untuk menggali dan menemukan hukum dengan pengambilan putusan yang didasrkan atas pertimbangan-pertibangan yang matang dan mantab secara yuridis, sehingga para pihak yang berperkara menerima putusan tersebut. Putusan hakim bersifat memenangkan dan atau mengalahkan suatu perkara. Oleh karenanya pihak-pihak pada awalnya disebut pihak penggugat dan pihak tergugat, pada putusan hakim akan menjadi pihak yang dimenangkan dan pihak yang dikalahkan.

Putusan hakim mempunyai 3 macam kekuatan, yaitu : kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian serta kekuatan eksekutorial (1981 : 161). Kekuatan mengikat putusan hukum adalah kekuatan mengikatnya sbuah putusan hakim terhadap kedua pihak untuk menaatinya. Kekuatan pembuktian adalah kekuatan yang bisa dijadikan sebagai alat bukti bagi para pihak, yang mungkin digunakan untuk mengajukan banding atau kasasi. Kekuatan eksekutorial adalah kekuatan yang melekat pada putusan hakim yang bisa digunakan sebagai dasar realisasi atau pelaksanaan putusan hakim secara paksa.

Apabila para pihak atau salah satu pihak tidak menerima putusan hakim maka dalam hukum acara perdata dimungkinkan adanya upaya hokum berupa apel atau banding dan kasasi pada tingkat peradilan kembali (PK) apabila:

(a) ada bukti baru tentang perkara tersebut yang belum pernah diungkapkan atau dikemukakan dalam siding-sidang terdahulu;

(b)  terdapat bukti kuat bahwa putusan hakim tersebut dilakukan dengan prosedur hokum yang salah;

(c)   terbukti adanya ketidakcocokan antara fakta-fakta yang disajikan para pihak serta cara persidangan.

 

Pemeriksaan perkara pada tingkat banding atau kasasi bersifat pemeriksaan berkas, tidak lagi pemeriksaan langsung yang melibatkan para pihak, kesaksian atau proses pembuktian. menghendaki, pemeriksaan tambahan bisa dilakukan demi kelengkapan berkas perkara yang akan diputuskan.

Dalam proses acara perdata dimungkinkan adanya campur tangan pihak ketiga (intervenient) yang mempunyai kepentingan atas digelarnya perkara tersebut bagi dirinya. Juga dimungkinkan adanya perlawanan pihak ketiga (derdenverzet), yakni apabila pihak ketiga merasa bahwa dirinya dirugikan atas diputuskannya perkara tersebut.

About these ads

About oneofmyway

Me..

Posted on May 18, 2013, in Semester 1, Sistem Hukum Indonesia and tagged . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: